Peserta Pilkada Mundur karena Takut Bersaing dengan Petahana

"Ada ketakutan calon, jika pilkada dilaksanakan saat ini, incumbent dapat dengan mudah menggunakan fasilitas negara," ujar Sebastian dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Menurut Sebastian, hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar benar-benar memperhatikan petahana yang diduga menggunakan fasilitas daerah dalam pemilihan kepala daerah.

Sebastian menambahkan hal seperti itu sebenarnya tidak lepas dari peran elite partai politik. Parpol cenderung menggunakan hak dukungannya untuk mengusung petahana yang memiliki elektabilitas tinggi, bahkan tanpa memedulikan calon lain yang mungkin lebih berkualitas.

"Incumbent yang menggunakan fasilitas daerah harus didiskualifikasi dari pilkada. Parpol juga berperan dalam memberikan medan yang tidak fair bagi semua pasangan calon," kata Sebastian.

Sebastian mengingatkan agar partai politik sebaiknya tidak menggunakan hasil survei sebagai acuan dalam menentukan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung. Partai sebaiknya benar-benar menyeleksi calon yang kompeten sehingga mampu bersaing dengan petahana sekalipun.