Kompas.com - 06/08/2015, 16:03 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlu dilakukan revisi undang-undang agar partai politik yang tidak mengajukan calonnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) diberikan sanksi. Sejauh ini, belum ada undang-undang yang mengatur sanksi tersebut.

"Ya tentu nanti sesuai undang-undang. Kalau sekarang tidak ada sanksinya, yang dimaksud nanti kemudian agar DPR bisa merevisi undang-undang itu dan memberikan sanksi. Tapi kalau sekarang itu tidak, karena belum ada dasarnya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (5/8/2015).

Untuk pilkada tahun ini, belum akan ditetapkan sanksi bagi parpol karena belum ada dasar aturannya. Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian sanksi tersebut. Jika tidak mengusungkan calonnya dalam pilkada, partai tersebut dinilai telah mengabaikan tugasnya terkait perekrutan untuk mengisi jabatan-jabatan politik.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kajian pemberian sanaksi ini akan dilakukan ketika merevisi undang-undang partai politik dan pemilihan kepala daerah pada awal 2016.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang saat ini berlaku tidak mengatur adanya sanksi bagi partai yang mengusung calon di pilkada. UU itu hanya menyebutkan, salah satu tanggung jawab partai adalah melakukan perekrutan untuk bakal calon kepala dan wakil kepala daerah. UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada juga tidak menyebutkan adanya sanksi bagi partai yang tidak mengusung calon dalam pilkada.

Saat ini ada tujuh daerah yang terancam gagal menggelar pilkada serentak Desember mendatang karena hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar. Hal ini karena ada sejumlah partai di daerah itu yang tidak mengusung pasangan bakal calon.

Untuk tujuh daerah ini, Komisi Pemilihan Umum membuka kembali masa pendaftaran bakal calon pilkada. Pendaftaran tambahan ini akan dilangsungkan selama tiga hari, yakni 9-11 Agustus 2015. Jika setelah perpanjangan masa pendaftaran ini masih ada calon tunggal,

Wapres menegaskan masa pendaftaran tidak bisa lagi ditambah. Pilkada di daerah dengan calon tunggal tersebut akan ditunda hingga periode berikutnya, yakni pada 2017.

"Enggak ada, sudah final. Undang-undang mengatakan perpanjangan 10 hari, kemarin baru perpanjangan 3 hari, jadi ditambah 7 hari, jadi bukan hal yang baru," ucap Kalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hillary Brigitta Lasut Tuding Mamat Alkatiri Suruh Orang Besar untuk Bungkam Dirinya

Hillary Brigitta Lasut Tuding Mamat Alkatiri Suruh Orang Besar untuk Bungkam Dirinya

Nasional
Pesan Panglima ke Prajurit-PNS di HUT Ke-77 TNI: Selalu Jaga Kepercayaan Rakyat

Pesan Panglima ke Prajurit-PNS di HUT Ke-77 TNI: Selalu Jaga Kepercayaan Rakyat

Nasional
Meski Pandemi Disebut Bakal Berakhir, Pakar Imbau Tetap Pakai Masker

Meski Pandemi Disebut Bakal Berakhir, Pakar Imbau Tetap Pakai Masker

Nasional
DPR Sediakan Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa pada Gelaran P20

DPR Sediakan Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa pada Gelaran P20

Nasional
Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Nasional
Andika Sebut 5 Prajurit Diperiksa Setelah Bertindak Berlebihan dalam Kerusuhan Kanjuruhan

Andika Sebut 5 Prajurit Diperiksa Setelah Bertindak Berlebihan dalam Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Putri Candrawathi Dipindahkan ke Rutan Salemba

Putri Candrawathi Dipindahkan ke Rutan Salemba

Nasional
Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Duduk Perkara Hillary Brigitta Lasut Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Berawal dari 'Roasting'

Duduk Perkara Hillary Brigitta Lasut Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Berawal dari "Roasting"

Nasional
BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

Nasional
Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Nasional
Sebelum Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Sebut Ferdy Sambo dan Putri Dinyatakan Sehat

Sebelum Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Sebut Ferdy Sambo dan Putri Dinyatakan Sehat

Nasional
BERITA FOTO: Tim Aeroabtik Jupiter Unjuk Gigi di HUT Ke-77 TNI

BERITA FOTO: Tim Aeroabtik Jupiter Unjuk Gigi di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Eks Panglima Hadi Tjahjanto Harap TNI Terus Jaga Profesionalitas

Eks Panglima Hadi Tjahjanto Harap TNI Terus Jaga Profesionalitas

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Menagih Komunikasi Empati Pejabat di Ruang Publik

Tragedi Kanjuruhan, Menagih Komunikasi Empati Pejabat di Ruang Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.