Komisi Yudisial

Kemudian, sesuai tingkatannya, KY diberi kewenangan untuk menegakkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, tanpa mencampuri kewenangan independen hakim untuk memeriksa dan memutus sebuah perkara. Dengan itu, diharapkan rekrutmen dan promosi hakim transparan dan tidak hanya berdasarkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga berdasarkan karakter dan rekam jejak yang baik dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman dapat terjaga.

Gagasan yang kedua, KY, yang terdiri dari pakar dan tokoh yang mumpuni, cukup pada tingkat nasional dengan wewenang dan tugas untuk mencalonkan hakim agung kepada DPR dan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Sebagaimana direkam dalam risalah, PAH I juga membicarakan kemungkinan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman diatur dalam UUD dalam kerangka integrasi kekuasaan kehakiman.

Dari studi banding, antara lain ke Afrika Selatan, dan dari sumber-sumber lain PAH I memperoleh perbandingan dan masukan mengenai akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Pasal 165 Ayat (2) Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996 menegaskan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang berada di tangan pengadilan dan hanya tunduk kepada konstitusi dan undang-undang yang berlaku, yang harus ditegakkan secara imparsial, tanpa rasa takut, pilih kasih, dan prasangka.

Kemudian, Pasal 178 Ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan memerintahkan pembentukan Komisi Yudisial (Judicial Service Commission/JSC). JSC berwenang, antara lain, mengangkat hakim dan menyelidiki aduan mengenai pejabat kehakiman di samping memberikan masukan kepada pemerintah mengenai masalah-masalah yudisial dan administrasi kehakiman.

Pasal 177 Ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan juga mengatur, seorang hakim dapat diberhentikan hanya apabila JSC atau National Assembly (DPR) berkesimpulan bahwa hakim itu tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup atau melakukan kesalahan yang serius.

Demikianlah pada akhirnya MPR berpendapat, KY memang perlu dibentuk oleh UUD yang secara sistemik diperlukan sebagai bagian dari konstitusi karena perannya yang melekat pada eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan akuntabel, dan bukan bersifat extraordinary, ad hoc, atau pendampingan, sedangkan KPK, Ombudsman, dan lain-lain cukup dibentuk melalui UU biasa.

Selanjutnya, musyawarah MPR pada waktu itu berkesimpulan sudah cukup jika KY hanya ada pada tingkat nasional dan berfungsi dalam rangka rekrutmen hakim agung di samping fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku (semua) hakim dan tidak perlu sampai pada rekrutmen dan promosi hakim.