Kinerja Pemerintah di Mata Publik

JAKARTA, KOMPAS - Sembilan bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berlangsung. Sejumlah sorotan positif dan negatif diarahkan publik pada kinerja dan kepemimpinan pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan negeri ini. Litbang "Kompas" akan memaparkan hasil survei yang dilakukan secara periodik setiap tiga bulan secara nasional. Survei kali ini mengevaluasi kinerja sembilan bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan akan diuraikan menjadi lima tulisan berturut-turut dimulai hari ini.

Berbagai sorotan publik yang disuarakan sepanjang tiga bulan terakhir terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap penilaian kinerjanya. Di tengah kegaduhan politik dan pelambatan ekonomi, publik cenderung memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah. Konsolidasi pemerintah di berbagai bidang mulai berjalan.

Penilaian positif ini terekam dari hasil survei periodik sembilan bulan masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dilakukan 25 Juni hingga 7 Juli 2015. Secara umum, ada kenaikan proporsi responden yang puas terhadap kinerja pemerintah. Pada Januari 2015, sebanyak 61,7 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah secara umum. Tiga bulan kemudian, proporsinya menurun menjadi 53 persen. Kini, pada survei Juli, responden yang puas naik lagi menjadi 57 persen dan mulai mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.

Jika dilihat dari latar belakang, peningkatan apresiasi positif ini lebih banyak diberikan oleh responden yang dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 memilih pasangan JKW-JK. Demikian pula jika dicermati latar belakang pendidikannya, responden berpendidikan rendah yang merupakan pendukung JKW-JK juga lebih banyak.

Masyarakat bawah

Dua fakta ini menunjukkan bahwa pendukung pemerintah mulai mengapresiasi dan memercayai kembali kemampuan Presiden Jokowi dalam mengatasi persoalan bangsa. Ini menegaskan kembali bahwa kegaduhan politik yang ramai diberitakan media ternyata hanya berpengaruh di tingkat masyarakat kelas menengah dan atas. Masyarakat kelas bawah justru menilai lain.

Kinerja bidang apa yang membaik? Menurut penilaian publik, kinerja di semua bidang cenderung meningkat dibandingkan dengan tiga bulan lalu. Apresiasi positif yang tinggi terutama di bidang politik-keamanan dan kesejahteraan sosial. Di bidang penegakan hukum dan ekonomi, publik masih terlihat skeptis meski tetap ada kecenderungan peningkatan dari sebelumnya.

Konsolidasi politik

Bidang politik dan keamanan mendapat apresiasi paling stabil dengan angka rata-rata jauh di atas separuh lebih responden. Sebanyak 71 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam bidang politik dan keamanan. Penilaian ini paling tinggi jika dibandingkan dengan bidang lain.

Apresiasi ini tentu tidak lepas dari keyakinan publik terhadap kondisi politik di bawah kepemimpinan Jokowi. Dalam kurun waktu sembilan bulan, pemerintah mampu melakukan konsolidasi politik. Selain itu, kebijakan dan langkah Jokowi cenderung "mencuri" perhatian publik, seperti yang dilakukan ketika mengganti calon Kapolri untuk merespons desakan publik, membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang semuanya tokoh perempuan, serta memberikan perhatian khusus kepada provinsi dengan otonomi khusus, yaitu Papua, Papua Barat, dan Aceh. Sebagian besar responden meyakini pemerintahan JKW-JK mampu menciptakan kondisi politik lebih baik.

Padahal, jika ditengok ke belakang, gejolak politik ramai mewarnai perjalanan sembilan bulan pemerintahan Jokowi- Kalla sejak pasangan ini dilantik sebagai presiden dan wakil presiden dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta (20/10/2014).

Mulai dari polemik pembentukan Kabinet Kerja, ketegangan antara KPK dan Polri, hingga naik-turun hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Faktanya, stabilitas politik nasional relatif terjaga.
content

Ujian pemerintah

Stabilnya kondisi politik bukan jaminan "aman" bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan. Dalam memori publik masih terekam bagaimana konflik partai politik mewarnai dan memengaruhi panggung politik nasional. Terkait dengan konflik kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, misalnya, hingga survei ini berjalan, proses islah belum juga tuntas. Hal ini bisa berimbas pada rencana perhelatan pemilihan kepada daerah serentak 9 Desember mendatang.

Kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam membangun sikap menghargai perbedaan di masyarakat relatif cukup tinggi. Setidaknya dari tiga kali survei, responden yang menyatakan puas lebih dari 80 persen. Bahkan, dalam survei kali ini, responden yang puas naik menjadi 86,8 persen.