Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Demokrat, Daftar Jadi Calon Kepala Daerah Bayar Rp 10 Juta

Kompas.com - 05/07/2015, 17:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mematok biaya administrasi untuk setiap bakal calon kepala daerah sebesar Rp 10 juta apabila ingin maju melalui partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Biaya sebesar itu akan digunakan untuk kebutuhan survei bakal calon.

"Enggak ada mahar. Yang ada adalah uang pendaftaran sebesar Rp 10 juta setiap orang, tetapi ini dipakai untuk mereka juga, dipakai untuk melakukan survei elektabilitas, dan ini tidak mengikat," ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten Media Warman di sela-sela acara rapat pimpinan nasional (rapimnas), di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Media mengatakan, partainya sangat berpatokan pada hasil survei kandidat. Biasanya, sebut dia, survei membutuhkan biaya Rp 100 juta-Rp 150 juta. "Kalau misalnya yang daftar hanya lima, yah kekurangan biaya survei ditanggung Partai Demokrat," ucap Media.

Dia menjelaskan, setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta tahapan survei, dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat akan menyerahkan sejumlah nama yang direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. DPP nantinya menentukan nama yang akan diusung.

"Ini termasuk melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk berkoalisi," ujar Media.

Lebih lanjut, Media menyebutkan bahwa Partai Demokrat sangat terbuka mengajukan calon non-parpol ataupun calon dari partai lain. Namun, untuk calon non-parpol, Partai Demokrat akan menawarkan calon itu untuk bergabung menjadi kader.

"Kalau non-parpol, kami berupaya dia mau jadi kader kami. Tentu itu dengan komitmen, dan dengan kesadaran sendiri," ucap Media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com