Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot: Presiden Bilang Tidak Ada Hibah Alutsista, Harus Baru

Kompas.com - 03/07/2015, 16:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo untuk merombak total pengadaan pesawat terbang bagi TNI Angkatan Udara. Gatot mengungkapkan ke depannya Indonesia tidak akan menerima pesawat hasil hibah dan lebih membeli pesawat baru.

"Presiden bilang tidak ada (hibah), harus (beli) baru," ujar Gatot di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Gatot hari ini dipanggil Jokowi ke Istana untuk mendapat sejumlah pengarahan setelah DPR menyetujui dirinya menjadi Panglima TNI menggatikan Jenderal TNI Moeldoko. (baca: Wapres: Pelantikan Gatot sebagai Panglima TNI Setelah Moeldoko Pensiun)

Pria yang kini masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat itu menuturkan, sikap Presiden sudah sangat jelas menyatakan akan melakukan modernisasi alutsista. Selain itu, Gatot juga akan lebih banyak melibatkan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alutsista.

Dia berharap, ke depan Indonesia tidak lagi bergantung pada komponen dari luar negeri. Jika ternyata ada keharusan membeli alutsista dari luar, maka diwajibkan adanya alih teknologi. (baca: Ketua Komisi I: Sudahlah, Stop Pembelian dan Hibah Pesawat Bekas)

"Jadi teknologi yang ada pelan-pelan diadopsi oleh kita," ucap Gatot.

Dia memastikan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk memastikan kelayakan alutsista yang dimiliki TNI. (baca: Nasdem: Kecelakaan Hercules Peringatan bagi Pemerintah Hentikan Hibah Alutsista)

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa modernisasi perlu dilakukan. Jokowi juga menekankan perlunya pelibatan industri pertahanan dalam negeri serta perlunya penerapan sistem zero accident agar kecelakaan seperti jatuhnya Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara, tidak terulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com