Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendidikan Kita dan Keledai Dungu

Kompas.com - 29/06/2015, 23:01 WIB

Menurut siswa berkacamata ini, surel yang ditujukan kepada UGM tidak pernah direncanakan. Tsaqif mengaku hanya ingin mencari keadilan terkait materi soal yang diterima oleh kawan-kawan seangkatannya yang mengikuti UN 2015.

"Saya lihat di lingkungan sekolah saya, semua pada jujur. Kasihan kami semua sudah belajar, menghabiskan uang dan waktu. Saya tidak mau diam saja melihat ini semua. Ibaratnya, kami tahu, tetapi diam, dan anggap tidak terjadi apa-apa."

Muhammad Tsaqif ibarat seekor kelinci manis di antara kawanan serigala yang buas dan jelek rupa. Perjuangan Tsaqif, protes Tsaqif, seperti tak berarti apa-apa. Jangankan Tsaqif yang berkata-kata, suara Pak Presiden kita saja dianggap seperti angin lalu. Padahal, sejak jauh hari Presiden Joko Widodo sudah menekankan bahwa pemerintah bersikap total untuk memerangi kecurangan dan kebocoran pada ujian nasional. Bahkan, dia meminta semua pihak untuk melaporkan kebocoran dan kecurangan yang terjadi.

Jokowi menyatakan, perang terhadap kecurangan dan bocornya soal ini digaungkan karena pemerintah menerapkan indeks integritas yang hanya berlaku pada era pemerintahannya.

"Dari awal sudah disampaikan bahwa kita total memerangi kecurangan dan kebocoran. Laporkan kebocoran dan kecurangan karena kita ada target indeks integritas tadi," ungkap Jokowi.

Jika tak mau disebut sebagai bangsa pembangkang, entah dari jenis keledai yang mana lagi kita ini, yang terperosok di lubang yang sama, di lubang itu-itu juga.

@JodhiY

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com