Pendapat Pansel soal Keterwakilan Polri dan Kejaksaan dalam Komposisi Pimpinan KPK

Kompas.com - 27/06/2015, 08:28 WIB
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih, mengatakan bahwa anggota Pansel tidak pernah mengharuskan adanya keterwakilan institusi Polri dan kejaksaan dalam komposisi pimpinan KPK. Menurut dia, kerja sama antarlembaga penegak bukan melalui keterwakilan, melainkan melalui koordinasi fungsi.

"Tidak ada yang mengatur soal keterwakilan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana fungsi supervisi dan koordinasi dengan Polri dan kejaksaan berjalan dengan baik," ujar Yenti saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).

Menurut Yenti, pembentukan KPK sejak awal karena Polri dan kejaksaan dinilai kurang efektif dalam memberantas kasus-kasus korupsi.

Kehadiran KPK diharapkan mampu memperkuat Polri dan kejaksaan dalam penegakan hukum. Selain itu, Yenti mengatakan, dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK, telah disebutkan bahwa salah satu fungsi KPK adalah melakukan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Karena itu, pimpinan KPK ke depannya diharapkan mampu melakukan koordinasi yang baik dengan Polri dan kejaksaan.

"Dalam kondisi saat ini, jika koordinasi mampu dijalankan dengan baik, pasti akan berpengaruh terhadap hubungan sesama lembaga penegak hukum," kata Yenti.

Yenti mengakui bahwa Pansel KPK mengundang anggota Polri dan kejaksaan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia memastikan, Pansel KPK akan bekerja secara obyektif. Hingga Rabu malam, tercatat ada 19 peserta seleksi calon pimpinan KPK yang berasal dari latar belakang kepolisian.

Dari jumlah tersebut, enam di antaranya adalah purnawirawan, sementara sisanya adalah anggota aktif Polri. Hingga saat ini, belum ada pendaftar seleksi yang berasal dari latar belakang kejaksaan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

Nasional
Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Nasional
Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X