Gubernur Sulsel: Dana Aspirasi Sah-sah Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyambut baik rencana dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang disebut akan digunakan untuk pembangunan daerah. Menurut Syahrul, pencairan dana aspirasi ini harus dilakukan secara transparan dan dengan mekanisme yang jelas sehingga tidak merugikan pemerintah daerah.

"Semua dana asal benar-benar untuk kepentingan daerah kan sah-sah saja," ujar Syahrul di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tersebut menganggap rencana dana aspirasi ini harus lebih dimatangkan dari segi perencanaan, pencairan, hingga penanggung jawab. Hal itu perlu dilakukan agar tidak timbul potensi korupsi.

"Ini membutuhkan sesuatu juknis yang cukup. Tentu saja posisi para gubernur akan mau bekerja sama, ini kan bagus untuk rakyat sepanjang tidak dikorupsi saja," kata Syahrul.

Apabila seluruh petunjuk teknis sudah disiapkan, politisi Partai Golkar itu yakin tak akan ada yang berani menyalahgunakan dana aspirasi itu. Selain itu, dia mengingatkan agar dana aspirasi yang dikeluarkan bisa disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing daerah.

"Tidak dengan mudah saja uang sekian puluh miliar dilempar ke rakyat, enggak bisa seperti itu. Di sinilah pembicaraan-pembicaraan antara anggaran dengan eksekutif penanggung jawab di layar, gubernur itu menjadi sangat penting dalam proses ini," ucap Syahrul.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR, Selasa (23/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDI-P.

Dengan disahkannya rancangan peraturan tentang usulan program pembangunan dapil, anggota DPR diharapkan segera menyusun proposal program pembangunan.

Rapat paripurna untuk membahas usulan program dari setiap anggota dijadwalkan 1 Juli mendatang. Usulan akan disampaikan ke Presiden oleh pimpinan DPR. Presiden dengan kementerian terkait akan membahas usulan tersebut.

Kalau ada usulan yang tumpang tindih dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016 atau rencana kerja pemerintah 2016, hal itu dapat dicoret.