Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Dana Aspirasi, Fraksi Nasdem Disoraki Saat Rapat Paripurna

Kompas.com - 23/06/2015, 15:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi Partai Nasdem di DPR menyampaikan penolakan terhadap usulan dana aspirasi daerah pemilihan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Namun, penolakan itu langsung direspons negatif oleh sejumlah anggota DPR.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat pembahasan mengenai dana aspirasi, Fraksi Nasdem langsung mengajukan interupsi. Nasdem diwakili oleh wakil ketua fraksinya, Johny G Platte.

"Dana aspirasi harusnya dilakukan melalui Musrenbang. Kami menolak kebijakan DPR RI yang ingin mengesahkan dana aspirasi, kalau itu dilakukan dan disisipkan melalui APBN 2016," kata Johny.

Belum selesai Johny menjelaskan argumentasinya, suara "hhuuu" langsung menggema di ruangan sidang paripurna. Namun, Johny tetap menjelaskan argumentasinya. (Baca: Hampir Separuh Anggota DPR Tak Hadir Saat Rapat Paripurna Dana Aspirasi)

Johny mengatakan, salah satu alasan Nasdem menolak dana aspirasi ini karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Johny merasa bahwa sebagian kalangan di DPR telah memelintir Pasal 80 huruf j Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dia mengatakan, UU itu memang memerintahkan anggota DPR memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meski demikian, bukan berarti perjuangan itu dilakukan melalui dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. (Baca: KPK Ingatkan DPR Hati-hati soal Dana Aspirasi)

"Kami merasa penafsiran Pasal 80 huruf J tidak dibenarkan apabila ditafsirkan restriktif, harusnya ditafsirkan dengan UU lainnya yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar," kata Johny.

Setelah Nasdem, anggota DPR dari fraksi lainnya juga berebut untuk melakukan interupsi. Namun, pimpinan sidang, Fahri Hamzah, tak lagi mengizinkan. Fahri langsung meminta Ketua Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Totok Daryanto untuk menyampaikan paparan mengenai dana aspirasi kepada anggota yang hadir.

Selain Nasdem, fraksi dari PDI-P dan Partai Hanura sudah menyatakan menolak dana aspirasi ini. Adapun tujuh fraksi partai politik lainnya menyampaikan dukungannya terhadap dana aspirasi dalam rapat Badan Legislatif siang ini. (Baca: Atas Perintah Megawati, PDI-P Tolak Dana Aspirasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com