Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dalami Inisiator Pemberi Suap RAPBD-P Musi Banyuasin

Kompas.com - 20/06/2015, 18:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami inisiator pemberian suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Diduga, ada keterlibatan pihak selain empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Tentang inisiator sedang didalami," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah anggota DPRD Bambang Karyanto (PDI-Perjuangan) dan Adam Munandar (Partai Gerakan Indonesia Raya). Dua lainnya adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Musi Banyuasin Faisyar.

"Posisi perkara sampai saat ini yang sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup itu empat tersangka tadi. Tapi akan dikembangkan dari hasil pemeriksaan ke pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat," ujar Johan. (baca: KPK Tahan Dua Anggota DPRD dan Pejabat Daerah Muba)

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Jumat (19/6/2015) malam. Empat orang itu ditangkap di kediaman Bambang di Jalan San Jaya, Kota Madya Palembang, Sumsel.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang dalam tas merah yang nilainya sekitar Rp 2,56 miliar. (baca: Tangkap Tangan di Muba, KPK Sita Rp 2,56 Miliar)

Menurut Johan, uang ini akan diberikan Syamsudin Fei dan Faisyar kepada Anggota DPRD Musi Banyuasin. Diduga, pemberian uang berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 Musi Banyuasin.

KPK menduga pemberian uang ini bukan yang pertama dilakukan. (baca: KPK: Suap Musi Banyuasin Terkait Pembahasan RABPD Perubahan 2015)

"Ini kita duga pemberian kedua. Sebelumnya kita dapat info sekitar Januari ada pemberian juga nilainya miliaran rupiah," ucap Johan.

Mengenai asal mula uang yang diberikan, Johan mengatakan bahwa KPK masih menelusurinya. Belum disimpulkan apakah uang ini berasal dari kas Pemkab Musi Banyuasin atau dari pihak swasta.

Sementara itu, empat tersangka bungkam saat ditanya siapa inisiator di balik pemberian uang ini. (baca: Masuk Gedung KPK, Empat Tersangka Menutupi Wajah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com