Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam beberapa hari terakhir ini, para menteri memiliki kesibukan tambahan, yaitu mempersiapkan laporan kerja dan rencana kerja sekaligus hingga November mendatang, yang diminta oleh Presiden Joko Widodo sebagai bahan evaluasi capaian program.

"Presiden hanya minta laporan itu saja. Laporan dan perencanaan sampai November 2015. Itu saja perintah Presiden," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2015) malam, seperti dikutip Antara.

Andi mengatakan, Presiden memerlukan hal itu untuk bahan evaluasi.

"Ya, akan dipakai oleh Presiden untuk evaluasi. Kepentingan evaluasinya apa, Presiden yang menentukan," ucap Andi.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno di tempat yang sama mengatakan, penyampaian laporan dan rencana kerja kepada pimpinan merupakan hal yang biasa.

"Tiap-tiap menteri mengikuti apa yang ada di kementerian masing-masing. Kemarin dalam Sidang Kabinet, (Presiden meminta), tolong dong saya diberikan gambaran utuh tentang mana yang belum dan sudah. Sangat normal, itu tugas monitoring," tutur Mensesneg.

Mensesneg menambahkan, "Semua orang, semua pimpinan, pasti memerlukan. Tidak perlulah waswas, ya." (Baca: Mensesneg: Laporan Kinerja Enam Bulan, Menteri Tak Perlu Waswas)

Dalam perkembangannya, laporan dari tiap-tiap menteri tersebut ditunggu oleh Kepala Negara pada Kamis (18/6/2015) pukul 15.00 WIB.

"Tadi karena rapat kabinet terbatas, ada yang sampaikan langsung ke Presiden, (ada yang) dititipkan ke kami, ada juga yang sudah langsung masuk. Pukul 15.00 WIB, ditunggu semua laporan dan rencana enam bulan ke depan," ujar Andi kepada wartawan.

"Semua kementerian telah menyerahkan laporan kinerja November 2014 hingga Mei 2015 dan perencanaan Juni-November 2015. Semua berkas laporan telah diterima Presiden pada sore ini, pukul 16.45 WIB," tambah Andi.

Evaluasi berkala

Presiden Joko Widodo mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan untuk mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet.

Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet sebagaimana yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi pembicaraan di berbagai lapisan masyarakat.

"Ya, itu baru saya terima tadi siang. Belum saya baca sih, tetapi sudah kumpul semuanya tadi siang," ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, "Kan saya sampaikan, saya itu selalu mengevaluasi, baik lewat laporan, juga saya cek di lapangan, progres-progres yang sudah kami perintahkan seperti apa. Selalu seperti itu. Contoh kemarin, di Lampung, setelah ground breaking, saya tetap cek setelah 2,5 bulan di lapangan juga, laporan juga."

Pengecekan dilakukan untuk mengetahui bagaimana capaian yang diperoleh. Hal ini tak hanya untuk kinerja kabinet, tetapi juga hal-hal yang menjadi perhatian serius pemerintah, seperti bidang infrastruktur, serta perbaikan layanan umum dan layanan perdagangan.

"Perkembangan setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu saya ikuti terus," ujarnya.

Bagi Presiden, perkembangan baik ataupun buruk memang wajar ditemukan. Namun, setiap masalah harus dicarikan solusi sehingga menjadi lebih baik.

"Ya, ada (nilai) merah, kuning, hijau, biasa," tambahnya. (Baca: Jokowi: Kinerja Menteri Ada yang Merah, Kuning, Hijau, Biasa...)

Salah satu contoh fungsi evaluasi Presiden adalah ketika mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (17/6/2015). Saat itu, Jokowi memberikan perhatian khusus pada proses perizinan masuk dan keluar barang di pelabuhan, yang menurut dia masih belum sesuai dengan waktu yang ditargetkan.

Presiden bahkan sempat menegur dengan keras pejabat terkait yang tidak bisa menjawab pertanyaan soal pihak yang paling bertanggung jawab atas kelambatan proses tersebut. (Baca: Jokowi Marah soal "Dwelling Time", Mendag Salahkan Importir yang Tak Disiplin)

"Saya sudah ngomong apa? Kalau dicopot, yah akan dicopot," kata Presiden. (Baca: Jokowi: Kalau Saya Bilang Dicopot, Pasti Akan Dicopot!)

Kepala Negara mengatakan, "Yah, berlaku untuk semuanya (pejabat di berbagai level). Kemarin saya sampaikan, yang di lapangan, yang dirjen, ataupun menterinya juga, kalau memang tidak bisa melayani dengan cepat, ya seperti yang saya sampaikan, ya."

Presiden menyadari, pemerintah harus terus bergerak dengan cepat untuk membenahi berbagai sektor, di perdagangan, birokrasi, dan lainnya. Pasalnya, tantangan Indonesia ke depan tidak mudah, termasuk menghadapi kawasan perdagangan bebas ASEAN dan juga tantangan skala global lainnya.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya menyelesaikan masalah ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan produk-produk Indonesia kalah bersaing dan membuat  investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Penyelesaian masalah itu antara lain dengan terus memacu kinerja kementerian dan lembaga yang terkait agar bekerja dengan cermat, efisien, dan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Meski belum ada kata perombakan kabinet dari Presiden, baru sebatas upaya evaluasi, para menteri tetap harus bekerja dengan baik untuk menjawab kepercayaan Presiden dan juga rakyat.

"Saya akan cek dengan cara saya sendiri," pungkas Presiden.