Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...

Kompas.com - 19/06/2015, 10:38 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dalam beberapa hari terakhir ini, para menteri memiliki kesibukan tambahan, yaitu mempersiapkan laporan kerja dan rencana kerja sekaligus hingga November mendatang, yang diminta oleh Presiden Joko Widodo sebagai bahan evaluasi capaian program.

"Presiden hanya minta laporan itu saja. Laporan dan perencanaan sampai November 2015. Itu saja perintah Presiden," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2015) malam, seperti dikutip Antara.

Andi mengatakan, Presiden memerlukan hal itu untuk bahan evaluasi.

"Ya, akan dipakai oleh Presiden untuk evaluasi. Kepentingan evaluasinya apa, Presiden yang menentukan," ucap Andi.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno di tempat yang sama mengatakan, penyampaian laporan dan rencana kerja kepada pimpinan merupakan hal yang biasa.

"Tiap-tiap menteri mengikuti apa yang ada di kementerian masing-masing. Kemarin dalam Sidang Kabinet, (Presiden meminta), tolong dong saya diberikan gambaran utuh tentang mana yang belum dan sudah. Sangat normal, itu tugas monitoring," tutur Mensesneg.

Mensesneg menambahkan, "Semua orang, semua pimpinan, pasti memerlukan. Tidak perlulah waswas, ya." (Baca: Mensesneg: Laporan Kinerja Enam Bulan, Menteri Tak Perlu Waswas)

Dalam perkembangannya, laporan dari tiap-tiap menteri tersebut ditunggu oleh Kepala Negara pada Kamis (18/6/2015) pukul 15.00 WIB.

"Tadi karena rapat kabinet terbatas, ada yang sampaikan langsung ke Presiden, (ada yang) dititipkan ke kami, ada juga yang sudah langsung masuk. Pukul 15.00 WIB, ditunggu semua laporan dan rencana enam bulan ke depan," ujar Andi kepada wartawan.

"Semua kementerian telah menyerahkan laporan kinerja November 2014 hingga Mei 2015 dan perencanaan Juni-November 2015. Semua berkas laporan telah diterima Presiden pada sore ini, pukul 16.45 WIB," tambah Andi.

Evaluasi berkala

Presiden Joko Widodo mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan untuk mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet.

Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet sebagaimana yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi pembicaraan di berbagai lapisan masyarakat.

"Ya, itu baru saya terima tadi siang. Belum saya baca sih, tetapi sudah kumpul semuanya tadi siang," ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara menambahkan, "Kan saya sampaikan, saya itu selalu mengevaluasi, baik lewat laporan, juga saya cek di lapangan, progres-progres yang sudah kami perintahkan seperti apa. Selalu seperti itu. Contoh kemarin, di Lampung, setelah ground breaking, saya tetap cek setelah 2,5 bulan di lapangan juga, laporan juga."

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com