Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Gunakan Kewenangan sebagai Panglima Tertinggi

Kompas.com - 10/06/2015, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SOLO, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Jokowi mengaku hanya menggunakan kewenangannya selaku panglima tertinggi TNI.

"Saya sampaikan bahwa pencalonan panglima hak prerogatif presiden. Saya gunakan kewenangan saya sebagai panglima tertinggi TNI untuk mencalonkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar Jokowi dalam jumpa pers di kediamannya di Solo, Rabu (10/6/2015) siang.

Dia menjelaskan bahwa keputusannya itu sudah melalui pertimbangan yang cukup matang. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan penguatan organisasi TNI.

"Kami hitung berdasarkan situasi geopolitik dan geostategis terkini dan saya berharap DPR memberikan persetujuan untuk pencalonan yang sudah saya sampaikan," ucap Jokowi. (baca: DPR Minta Jokowi Jelaskan Alasan Pilih Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI)

Pemilihan calon Panglima TNI dari KSAD ini cukup mengejutkan lantaran Jokowi mematahkan tradisi perputaran rotasi posisi Panglima. Jika menurut perputaran yang ada, posisi Panglima seharusnya diisi oleh TNI Angkatan Udara. (baca: Kalla: Dari Dulu Tradisi Pemilihan Calon Panglima TNI Tak Pasti Bergiliran)

Selama pemerintahan masa reformasi, pengisian posisi Panglima TNI selalu bergilir. Misalnya pada 1999-2002, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto. Pada 2002-2006, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI Angkatan Darat. (baca: Ini Alasan Jokowi Pilih Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI)

Pada 2006-2007, Panglima TNI giliran dari Angkatan Udara, yakni Marsekal Djoko Suyanto. Periode berikutnya pada 2007-2010, Panglima TNI dijabat jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Djoko Santoso.

Selanjutnya pada 2010-2013, Panglima TNI dijabat kembali oleh Angkatan Laut, yaitu Laksamana Agus Suhartono, kemudian dilanjutkan Moeldoko pada 2013 hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Nasional
Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Nasional
Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Nasional
Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Nasional
Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Nasional
Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Nasional
BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Kasus "Vina Cirebon" Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Nasional
Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com