Kompas.com - 10/06/2015, 07:29 WIB
Panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/Sabrina AsrilPanitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) disarankan membuat peta politik DPR RI untuk memastikan calon terbaik yang terpilih sebagai komisioner KPK. Pemetaan dianggap perlu mengingat DPR merupakan lembaga politik.

"Perlu mapping Komisi III DPR. Ini perlu karena di sana lembaga politik," kata Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo dalam pertemuan bersama Pansel KPK di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (9/6/2015) malam.

Benny menuturkan, ada kepentingan yang sama antara calon pimpinan KPK dan anggota Komisi III DPR yang melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan. Calon pimpinan KPK ingin terpilih, sedangkan anggota Komisi III ingin dirinya dan partai politiknya terhindar dari sentuhan KPK.

"Maka, harus dibuat warning system, libatkan media agar itu tidak terjadi," kata dia.

Lebih jauh, Benny menyarankan agar pansel memublikasikan daftar calon pimpinan KPK yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo berdasarkan peringkat penilaiannya. Tujuannya ialah agar tercipta kontrol yang lebih dalam supaya DPR memilih pimpinan KPK berdasarkan peringkat penilaian dan bukan alasan politik.

"Jadi, publik bisa tahu kalau DPR memberikan penilaian di luar itu. Apakah diperbolehkan menyampaikan ranking mereka? Itu bukan rahasia negara," ujar Benny.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Ia meminta partai politik tidak mengganggu kinerja Pansel KPK dalam menjaring calon pimpinan KPK yang berkualitas.

"Saya minta tidak ada yang berusaha mengganggu para 'Srikandi' ini, khususnya partai politik yang boleh jadi punya kepentingan dengan menaruh orang di KPK," kata Din.

Pendaftaran calon pimpinan KPK dimulai pada 5-24 Juni 2015. Selanjutnya, pansel akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015. Pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara.

Sebanyak delapan nama akan dipilih dan kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden lalu akan meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X