Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2015, 19:49 WIB
KOBA, KOMPAS.com- Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku bahwa pendistribusian dokter ke sejumlah daerah Indonesia belum merata untuk melayani kesehatan warga. Kondisi ini pun terjadi karena berbagai sebab.

"Memang kami akui distribusi dokter menjadi tugas kami dari pemerintah pusat, namun kami membutuhkan ada dukungan dari pemerintah daerah," kata Nila, saat kunjungan kerja di Bangka Tengah, Koba, Selasa (9/6/2015).

Nila menjelaskan, Bangka Tengah memiliki program beasiswa untuk pendidikan dokter yang dibiayai pemerintah daerah. "Tadi saya sempat berbincang dengan bupati dan ternyata pemerintah daerah menyediakan insentif khusus untuk tenaga dokter," ujarnya.

Menurut dia, insentif yang diberikan pemerintah daerah terhadap dokter sangat membantu pemerintah pusat untuk melakukan pendistribusian dokter ke seluruh daerah Indonesia. "Saya pikir apa yang dilakukan Pemkab Bangka Tengah dengan menyediakan insentif bagi dokter yang bersedia mengabdi di daerah ini cukup bagus," katanya.

Ia mengatakan, pemberian insentif khusus dari pemerintah daerah kepada dokter setidaknya menarik minat tenaga medis itu untuk mengabdi di daerah itu.

"Kemenkes akan berupaya membuat regulasi, perubahan dan perbaikan yang harus diimplementasikan ke seluruh daerah Indonesia," ujarnya.

Sementara Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman mengatakan disamping menyediakan insentif untuk dokter juga menyediakan beasiswa bagi mereka yang melanjutkan pendidikan.

"Setiap tahun kami menanggung biaya pendidikan sebanyak dua orang, setelah tamat maka mereka siap mengabdi di daerah ini," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

RUU DKJ, PAN Usul Gubernur dan Wali Kota di Jakarta Dipilih Rakyat

RUU DKJ, PAN Usul Gubernur dan Wali Kota di Jakarta Dipilih Rakyat

Nasional
Ketua DPP PDI-P Hamka Haq Meninggal Dunia

Ketua DPP PDI-P Hamka Haq Meninggal Dunia

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Buka Blokir Hasil RUPS atas Permintaan Tersangka Penyuapnya

KPK Duga Eks Wamenkumham Buka Blokir Hasil RUPS atas Permintaan Tersangka Penyuapnya

Nasional
Mayjen Saleh Mustafa Resmi Jabat Pangkostrad

Mayjen Saleh Mustafa Resmi Jabat Pangkostrad

Nasional
Ketika Cak Imin Berkelakar Ada Pejabat yang Pindahkan Matahari karena Kepanasan...

Ketika Cak Imin Berkelakar Ada Pejabat yang Pindahkan Matahari karena Kepanasan...

Nasional
Sandiaga: Pak Ganjar itu Jokowi 3.0, Sosok Pak Jokowi di 2024

Sandiaga: Pak Ganjar itu Jokowi 3.0, Sosok Pak Jokowi di 2024

Nasional
KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

Nasional
Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Nasional
Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

Nasional
TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

Nasional
KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

Nasional
KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

Nasional
Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Nasional
Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com