Soal Calon Panglima TNI, Moeldoko Akan Beri Saran ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mengaku akan memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Presiden Joko Widodo dalam memilih pemimpin TNI selanjutnya.

"Kita akan terlibat dalam bentuk saran dan masukan ke Presiden," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Namun, Moeldoko enggan mengungkapkan seperti apa nantinya masukan yang diberikan oleh Mabes TNI kepada Presiden. Dia hanya menekankan, pemilihan panglima TNI sepenuhnya diserahkan kepada Presiden. Nantinya, Jokowi bisa menerima ataupun mengabaikan masukan yang diberikan oleh Mabes TNI.

"Itu sepenuhnya domain hak prerogatif Presiden," ucap Moeldoko.

Moeldoko setuju dengan pihak Istana bahwa panglima TNI tidak perlu dijabat bergantian antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Baca: Wapres: Tidak Ada Ketentuan Giliran Panglima TNI)

Nantinya, bisa saja Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat digantikan dengan calon panglima yang berasal dari Angkatan Darat pula. (Baca: Pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko Belum Tentu KSAU)

"Itu saya kira sudah dijawab oleh Pak Andi (Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet)," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, sebelumnya menyarankan Presiden memilih calon panglima TNI dari Angkatan Udara. Sebab, Panglima TNI sebelumnya sudah berasal dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. (Baca: Politisi PDI-P: Supaya Adil, Panglima TNI Sebaiknya dari Angkatan Udara)

"Supaya adil, sebaiknya bergiliran. Jadi, dari TNI AU," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Hasanuddin menjelaskan, pemilihan panglima TNI secara bergiliran ini juga sesuai perintah Pasal 13 ayat 4 UU TNI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan dan dapat dijabat secara bergantian.