Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Bisa Ikut Pilkada, Djan Faridz Titipkan Kadernya ke KMP dan KIH

Kompas.com - 03/06/2015, 05:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, berencana menitipkan kadernya pada parpol lain jika partai yang dipimpinnya tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak tahap pertama Desember mendatang.

"Jika persoalan sengketa kepengurusan PPP ini tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu Juli ketika proses pendaftaran dilakukan dan kami dinyatakan tidak bisa ikut Pilkada, maka kami akan menitipkan kader kami yang jadi calon pada partai lain," kata Djan setelah Rapimnas I PPP di Gedung DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2015).

Dia menjelaskan, pihaknya mengaku juga ingin berusaha untuk mencapai inkracht dan islah. Namun jika kondisi tidak memungkinkan sampai waktu yang ditentukan, Djan mengatakan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memuluskan rencananya tersebut dengan tanpa syarat khusus.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk Pilkada serentak dan saya akan mengajukan kader-kader terbaik PPP ke Gerindra untuk berkoalisi, baik PPP ikut atau tidak. Koalisi ini juga tanpa syarat karena memang harus seperti itu sebagai sahabat," kata Djan.

Kendati demikian, Djan tidak menutup kemungkinan melakukan koalisi dengan partai selain Gerindra. Namun, dia menegaskan akan mengutamakan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Koalisi kami tidak hanya tertutup pada Gerindra namun bisa juga dengan Golkar, PAN, PKB, PDI-P dan lainnya, namun kami utamakan dengan partai dari KMP," ujarnya.

Terkait dengan keharusan adanya pengesahan Menkumham agar bisa ikut serta dalam Pilkada, Djan mengatakan bahwa dia telah melakukan berbagai upaya untuk bisa membuat PPP ikut serta dalam Pilkada. Salah satu upaya itu termasuk membangun hubungan dengan pihak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar pihaknya bisa dapat SK pengesahan dari Kemenkumham.

"Saya sudah hubungi beliau, dan telah membicarakan banyak syarat tapi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi yang pasti kami melakukan pendekatan hukum dengan dia meski syaratnya banyak yang dia ajukan," kata Djan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com