Kriminalisasikan Bangsa Ini

Oleh: Radhar Panca Dahana

JAKARTA, KOMPAS - Negara apa ini? Negara bernama Indonesia, tempat aku lahir, hidup, dan akan mati nanti? Negara yang kuputuskan untuk kubela dengan semua pori-pori hidup fisikal, intelektual, hingga spiritualku? Ketika mereka yang menjadi penyelenggaranya, telah menciptakan ketakutan begitu masif? Ketika perang, intimidasi, intervensi asing, hingga totaliterianisme gaya Soeharto jadi gurauan cengeng bagi kekacauan adab seperti ini.

Bagaimana tidak, ketika orang yang tidak tahu atau tunahukum, ternyata harus dihukum-hanya karena didakwa mencuri dua balok kayu (yang masih sumir pembuktiannya)-setara dengan koruptor uang rakyat miliaran rupiah?

Padahal, kita tahu, orang tak tahu tidaklah berdosa, tidak bersalah. Padahal, kita paham rakyat kecil yang bodoh, sangat miskin dan didesak oleh kebutuhan primer, buta huruf dan buta hukum, semua kepapaan yang bersifat sistemik dan struktural, bukanlah obyek hukum. Ataukah hukum itu telah menjadi buta, keji, jauh dari maksud-maksud asalinya yang mulia dan menghamba keadilan manusia, keadilan semesta, keadilan ilahiah?

Hukum apa ini, ketika dengan mudah seseorang dicari-cari kesalahannya di sekujur hidup sosialnya hanya untuk mengurung, membungkam, dan menunjukkan kuasa dari penyelenggara negara, yang sepatutnya dan sepatutnya(!) tidak memiliki posisi jangankan untuk adigang adiguna (sok hebat sok kuasa) bahkan sekadar sombong sedikit saja.

Bagaimana tidak? Mari kita bertanya: siapakah yang telah melewati kehidupan sosial sekurangnya dua dekade di negeri ini yang tidak pernah melanggar hukum apa pun? Apa pun? Saya yakin, tak ada. Tidak ada. Kita jangan bicara kasus, tetapi bicara jujur, jujur apakah ada di antara kita yang tak pernah memberi suap (tips apa pun dan berapa pun) kepada petugas kelurahan untuk mengurus surat-surat, polisi untuk tilang, urusan kendaraan atau apa saja? Benarkah kita tak pernah meledek, menghina atau mencemarkan nama baik orang lain? Benarkah kita tidak pernah melanggar rambu atau marka jalan? Atau sekadar menggunakan mobil hingga kertas, pulpen atau properti milik negara lainnya untuk manfaat pribadi?

Siapa yang berani mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah melakukan satu saja tindakan (dan banyak contoh lainnya) yang tergolong pidana itu? Percayalah, jika bukan kasus, keajaiban, nabi atau malaikat, sesungguhnya Anda, saya, atau kita semua satu bangsa-yang hidup dalam zaman degil ini-dengan ribuan alasan yang kita punya, untuk bertahan hidup atau menunaikan tanggung jawab alamiah kita, pasti pernah melakukan-sengaja atau tidak, mengerti atau tidak-satu atau lebih tindak pidana itu. Jangan berdusta. Jujurlah pada diri sendiri, kepada Tuhanmu, jika kau percaya.

Kesombongan aparat negara

Jika perilaku penyelenggara negara seperti terjadi belakangan ini, orang-orang dan tokoh yang begitu dipercaya oleh rakyat memiliki integritas walau jelas tidak sempurna (lagipula siapa sempurna kecuali-Nya) ternyata begitu mudah dijadikan tersangka, dipenjara, lalu diadili, dihakimi dan diputuskan bersalah, dijadikan manusia yang cacat hukum serta akan mendapatkan sanksinya sosial, politik, dan ekonomi, hingga ia ke liang lahat. Betapa sombongnya manusia! Membayangkan dirinya menjadi Tuhan lalu memutus nasib begitu saja. Sombongnya manusia. Seolah manusia lain, rakyat, itu buta. Seolah Tuhan tidak bicara. Sombongnya manusia!

Sementara di bagian lain, seorang yang sudah menjadi terdakwa bahkan tersangka, tiba-tiba diselamatkan oleh sesama penegak hukum dengan cara melawan atau mengacaukan hukum. Dan kita, rakyat yang tidak setuju, protes serta menolak itu semua akan ditekan, tidak oleh senjata, tidak oleh intimidasi, tetapi oleh permainan retorika yang memutarbalik kebenaran atau nama kebebasan menggunakan media, juga media sosial. Hingga yang salah harus kita biarkan, yang benar justru diragukan.

Apa yang terjadi pada negara ini ketika tersangka yang diselamatkan dengan cara yang melawan hukum itu diselamatkan oleh negara bahkan menjadi pejabat tinggi? Apa yang terjadi pada pemimpin negeri ini, pada Presiden sebagai kuasa tertinggi, ketika semua kata, kebijakan, hingga perintahnya seperti beras mentah yang tungku penanaknya dibunuh api pemanasnya? Mengapa rakyat yang telah memilihnya tidak berdaya ketika Presiden pilihannya sendiri dinegasi, dipelintir bahkan dikhianati keputusan-keputusannya.

Benarkah ia benar-benar memilih bawahan-bawahan yang bukan cuma mbalelo, tetapi bahkan membelokkan semua kebijakannya bukan untuk mencapai harapan bangsa sendiri, tetapi-bisa jadi-harapan bangsa lain? Atau sesungguhnya ia memilih dengan terpaksa atau dipaksa untuk memilih? Negara apa ini, karena katanya demokrasi sukses memilih pemimpin, tetapi sang pemimpin tidak mampu menggunakan kekuatan pemilihnya itu karena pertarungan politik telah diambil alih tepatnya dirampas oleh political game and tricking para individu, golongan, dan kekuatan-kekuatan sektarian yang seperti selimut mengelililingi istana?

Terus terang, saya bukan lagi cemas, tetapi takut. Takut yang sesungguhnya. Takut kapan pun waktu saya akan dicari kesalahan-kesalahan yuridis saya hanya untuk membunuh eksistensi saya secara sosial, politik, ekonomi hingga kultural. Karena saya sekurangnya bukan orang suci secara yuridis, dalam wilayah hukum formal yang begitu mudah dipelintir bahkan dimanipulasi di depan mata 230 juta lebih rakyat yang diminta menganggapnya supreme! Saya sungguh takut, sistem yang dibela habis-habisan oleh para elite dan para pendukung palsu kelas menengahnya ini, akan membunuh juga eksistensi kita sebagai bangsa, sebagai riwayat yang begitu hebat, sejak ribuan tahun lalu.

Semena-mena

Mengapa sistem ini, termasuk sistem hukum ini, sistem kenegaraan ini, dapat mengizinkan para penyelenggara negaranya dengan semena-mena menggunakan kekuasaan yang diamanahkan atau dititipkan padanya untuk menciptakan represi ke tingkat mental, intelektual hingga spiritual seperti ini? Benarkah mereka adalah bagian dari bangsa ini? Yang lahir dari Bumi, dibesarkan di Bumi, dihidupi oleh hasil bumi, dan akan dikuburkan di Bumi Pertiwi ini?