Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pengungsi Rohingya Ditempatkan di Pulau Jika Banyak

Kompas.com - 22/05/2015, 20:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Pemerintah akan mempertimbangkan untuk menempatkan pengungsi Rohingya dalam satu pulau jika mereka datang dalam jumlah besar. Jika tidak, Kalla menilai belum perlu ditempatkan di pulau khusus.

"Kalau jumlahnya besar, iya. Kalau kecil, seribu, enggak perlu," kata Kalla di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (23/5/2015).

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini Pemerintah RI sanggup untuk membiayai para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. Kalla telah memerintahkan Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, dan kepala daerah untuk ikut mengurus pengungsi Rohingya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Pemerintah belum berencana menempatkan pengungsi Rohingya dalam suatu pulau, seperti di Pulau Galang, Desa Sijantung, Kepulauan Riau. Pulau ini pernah menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 1980-an.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir, Pulau Galang merupakan pulau yang ditujukan untuk pariwisata, bukan lagi untuk penampungan. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah sepakat dengan Malaysia untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya.

Kedua negara sepakat untuk menampung para pengungsi asalkan proses resettlement dan repatriasi mereka diselesaikan bersama komunitas internasional dalam waktu satu tahun. Untuk jangka pendek, baik Indonesia mau pun Malaysia mengutamakan untuk menarik para pengungsi yang masih berada di laut agar segera sampai di daratan.

Diperkirakan ada 7.000 pengungsi yang masih terombang-ambing di lautan hingga saat ini. Selanjutnya, pemerintah setempat akan memberikan bantuan kepada para pengungsi itu, termasuk pemberian makanan.

Kendati demikian, Armanatha menyampaikan bahwa Pemerintah akan mendata kembali para pengungsi. Dari ribuan pengungsi yang masuk, sebagian diperkirakan berasal dari Banglades yang pergi dari negaranya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Para pengungsi dengan motif ekonomi ini tidak akan diperlakukan seperti para pencari suaka yang terdesak ke luar dari negaranya karena perlakuan diskriminatif. Indonesia juga berharap adanya bantuan dari dunia internasional, misalnya dalam bentuk pendanaan untuk menangani masalah pengungsi Rohingya ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com