Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Profil Sembilan "Srikandi" Pansel KPK

Kompas.com - 21/05/2015, 20:45 WIB


2. Eny Nurbaningsih
Jabatan: Wakil ketua merangkap anggota.

Tempat dan Tanggal Lahir:
Pangkal Pinang, 27 Juni 1962.

Pekerjaan:
Dosen Hukum Tata Negara, UGM, Yogyakarta.

Pendidikan:
- Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM. Fakultas Hukum UGM, Indonesia, Januari 2009-April 2011. Tesis: "Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah".
- Master, Program Pascasarjana Unpad Bandung, Unpad Bandung, Indonesia, 1995.
- Sarjana, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, UGM, Indonesia, 1981.

Penghargaan:
Piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun, pemerintah, 2007.

Karier:
- Penasihat, Januari 2009-sekarang, Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah (Sadar-Otda).
- Legal consultant, Januari 2007-sekarang, Swisscontact.
- Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi DIY, Januari 2005-sekarang, Asosiasi Daerah.
- Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada, Januari 2004-sekarang, UGM.
- Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Januari 2004-sekarang, DPRD Kota Yogyakarta.
- Sekretaris I Asosiasi Pengajar HTN–HAN Tingkat Nasional, Januari 2003-sekarang, Asosiasi Pusat.
- Trainee in training and course, Institut International Des Droits De L'Homme International Institut Of Human Rights Strasbourg, 33rd Study Session International Protection of The Right to Life, Juli 2002.

Riwayat dan keahlian:
- Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com