Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Sampai 'Reshuffle' Hanya Jadi Ajang Barter Politik"

Kompas.com - 17/05/2015, 14:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Boni Hargens menganggap bongkar pasang kabinet merupakan hal yang wajar di dalam pemerintahan. Namun, dia mengingatkan agar bongkar pasang tersebut tidak hanya dilatari oleh 'bagi-bagi kue kekuasaan' ke kelompok politik di belakang presiden.

"Jangan sampai reshuffle hanya menjadi ajang barter politik dengan kelompok-kelompok lain," ujar Boni di sela acara diskusi relawan Jokowi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/5/2015).

Pria yang aktif dalam kelompok relawan Joko Widodo tersebut mengatakan, menteri yang dianggap tidak mampu mengimplementasikan program-program pemerintah memang sudah selayaknya diganti dengan sosok yang dianggap lebih baik.

Boni tak menampik isu reshuffle selalu dikait-kaitkan dengan isu 'bagi-bagi kekuasaan'. Tapi Boni melihat hal tersebut adalah yang wajar jika itu dilihat dari ciri khas kekuasaan yang selalu dilingkupi oleh kekuatan-kekuatan yang kepentingannya juga mesti dipertimbangkan.

"Jika itu terjadi di pemerintahan Jokowi adalah hal wajar. Yang penting itu, mereka yang jadi pengganti harus berirama dan bernada sama dengan irama dan nada pemerintahan," ujar Boni.

Soal siapa sosok menteri yang diganti dan siapa penggantinya, Boni yakin presiden akan menjadikan pendapat masyarakat sebagai pertimbangan bongkar pasang para pembantu presiden tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan akan adanya perombakan kabinet alias reshuffle. Namun, Presiden Jokowi sendiri belum mau berkomentar banyak soal isu ini. Jokowi hanya meminta publik menunggu saja apa yang akan terjadi ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com