Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tangkap Bandar Narkoba!

Kompas.com - 07/05/2015, 14:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Suhardi untuk menangkap bandar narkotika dan obat-obatan terlarang yang beroperasi di wilayah tersebut. Bahkan, jika mampu, Kalla meminta agar kejaksaan menemukan pabrik pembuatan narkoba.

"Narkoba masalah nasional yang harus diseriusi, dari pelajar sampai profesor kena. Pasti ada bandarnya, itu harus dicari kejaksaan dan polisi. Kalau pemakai tentu banyak, usahakan temukan bandarnya, siapa tahu ada pabriknya juga," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (9/5/2015), ketika mengikuti telekonferensi dengan Kajati Sulselbar Suhardi.

Menurut Kalla, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak bisa didiamkan karena mengancam masa depan generasi muda. Mulanya, Suhardi melaporkan kepada Kalla bahwa kasus narkotika paling menonjol di Sulselbar. Kondisi ini, menurut dia, cukup memprihatinkan.

Hampir setiap hari Suhardi menandatangani berkas rencana penuntutan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. (Baca: BNN: Narkoba Membuat Daya Saing SDM Indonesia Rendah)

"Dari segi penindakan hukum, di Sulsel ini, dari apa yang dicermati, sangat memprihatinkan soal narkoba. Memang hampir setiap hari saya tanda tangani rentut (rencana tuntutan) narkoba, di Sulsel yang menonjol narkoba," ujar Suhardi kepada Kalla.

Ia pun mengaku sudah meminta Kejaksaan Negeri di wilayahnya untuk melakukan penyuluhan narkoba. Selain mengingatkan Kajati untuk menangkap bandar narkoba, Kalla meminta Kajati turut mencermati kasus korupsi dan terorisme. Menurut Kalla, ada salah kaprah yang terjadi di masyarakat mengenai pemberantasan korupsi. (Baca: Menkumham: Bandar Narkoba Akan Dimiskinkan)

"Ada kadang-kadang orang salah kaprah karena banyak yang ditahan, (pemberantasan) korupsi, makin baik. Padahal, makin sedikit (yang ditahan), semakin aman," sambung Kalla.

Menurut Kalla, jika semakin banyak pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan, maka upaya yang dilakukan penegak hukum belum berhasil karena belum menimbulkan efek jera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com