Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat

Kompas.com - 06/04/2015, 15:31 WIB
Deretan mobil pejabat dan tamu undangan terparkir di Kompleks Parlemen, di Jakarta, menandai mulai ramainya kegiatan di masa sidang II tahun 2014-2015, Rabu (21/1/2015). Dikeluarkannya Peraturan Presiden No 39/2015 yang mengatur kenaikan anggaran untuk fasilitas uang muka  pembelian kendaraan pejabat telah memicu kritik masyarakat. KOMPAS/IWAN SETIYAWANDeretan mobil pejabat dan tamu undangan terparkir di Kompleks Parlemen, di Jakarta, menandai mulai ramainya kegiatan di masa sidang II tahun 2014-2015, Rabu (21/1/2015). Dikeluarkannya Peraturan Presiden No 39/2015 yang mengatur kenaikan anggaran untuk fasilitas uang muka pembelian kendaraan pejabat telah memicu kritik masyarakat.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap peraturan presiden (perpres) itu tidak tepat diberlakukan saat ini.

"Di sela-sela tadi, Presiden juga menyampaikan dan memerintahkan kepada kami, Seskab dan Mensesneg, untuk bukan hanya me-review, melainkan juga mencabut perpres tambahan dana uang muka mobil pejabat untuk pembelian perorangan itu," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2015).

Pratikno mengatakan, setelah perintah Presiden Jokowi itu, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mencabut perpres uang muka tambahan pembelian mobil itu. Presiden menganggap tidak ada masalah secara substansial pada perpres itu karena pemberian bantuan uang muka mobil sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Namun, momentum penerbitan perpres itu dianggap tidak tepat.

"Perlu diingat, perpres itu sudah lama dibahas, mulai bulan Januari. Jadi, surat DPR itu kan tanggal 5 Januari, jadi sudah lama sekali dibahas. Suasana pada saat itu memang tidak perlu dirisaukan, tetapi kan justru ketika diundangkan suasananya tidak tepat lagi. Itu kira-kira. Jeda waktu empat bulan itulah yang membuat teks regulasi yang ada di perpres tersebut tidak kompatibel dengan konteks yang berubah dalam kurun dua bulan terakhir," kata dia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010, yakni sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemberian uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara tersebut bukan kali pertama dilakukan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perpres ini mengundang banyak kritik yang menganggap Presiden tidak peka terhadap kesulitan rakyat yang tengah berjuang lantaran kenaikan harga bensin.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Nasional
Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Nasional
Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Nasional
Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Nasional
Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Nasional
Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Nasional
IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

Nasional
Bertemu Menlu Inggris, Menlu Retno Paparkan Data Covid-19 di Indonesia yang Melandai

Bertemu Menlu Inggris, Menlu Retno Paparkan Data Covid-19 di Indonesia yang Melandai

Nasional
Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Nasional
PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Nasional
Periksa Anies sebagai Saksi, KPK Dalami soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies sebagai Saksi, KPK Dalami soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.