Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat - Kompas.com

Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat

Kompas.com - 06/04/2015, 15:31 WIB
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Deretan mobil pejabat dan tamu undangan terparkir di Kompleks Parlemen, di Jakarta, menandai mulai ramainya kegiatan di masa sidang II tahun 2014-2015, Rabu (21/1/2015). Dikeluarkannya Peraturan Presiden No 39/2015 yang mengatur kenaikan anggaran untuk fasilitas uang muka pembelian kendaraan pejabat telah memicu kritik masyarakat.


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap peraturan presiden (perpres) itu tidak tepat diberlakukan saat ini.

"Di sela-sela tadi, Presiden juga menyampaikan dan memerintahkan kepada kami, Seskab dan Mensesneg, untuk bukan hanya me-review, melainkan juga mencabut perpres tambahan dana uang muka mobil pejabat untuk pembelian perorangan itu," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2015).

Pratikno mengatakan, setelah perintah Presiden Jokowi itu, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mencabut perpres uang muka tambahan pembelian mobil itu. Presiden menganggap tidak ada masalah secara substansial pada perpres itu karena pemberian bantuan uang muka mobil sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Namun, momentum penerbitan perpres itu dianggap tidak tepat.

"Perlu diingat, perpres itu sudah lama dibahas, mulai bulan Januari. Jadi, surat DPR itu kan tanggal 5 Januari, jadi sudah lama sekali dibahas. Suasana pada saat itu memang tidak perlu dirisaukan, tetapi kan justru ketika diundangkan suasananya tidak tepat lagi. Itu kira-kira. Jeda waktu empat bulan itulah yang membuat teks regulasi yang ada di perpres tersebut tidak kompatibel dengan konteks yang berubah dalam kurun dua bulan terakhir," kata dia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010, yakni sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemberian uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara tersebut bukan kali pertama dilakukan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.

Perpres ini mengundang banyak kritik yang menganggap Presiden tidak peka terhadap kesulitan rakyat yang tengah berjuang lantaran kenaikan harga bensin.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkini Lainnya

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Megapolitan
Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Regional
Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Nasional
Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Regional
Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Internasional
Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Nasional
Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Internasional
Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Internasional
Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Megapolitan
'Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu'

"Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu"

Regional
[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

Megapolitan
Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Nasional
JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

Regional
Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Internasional
Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi 'Gimmick' untuk Dongkrak Suara

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Nasional

Close Ads X