Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jelaskan ke DPR, Pembatalan Budi Gunawan karena Timbulkan Perdebatan

Kompas.com - 06/04/2015, 15:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi pembicaraannya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Senin (6/4/2015) siang. Salah satu topik yang dibahas terkait dengan dibatalkannya Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Jokowi pun menjelaskan kepada DPR alasannya membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Dia menuturkan, pada bulan Februari sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Di dalam surat itu, dia pun menjelaskan alasan memilih calon Kapolri baru yakni Komjen Badrodin Haiti.

"Saya menjelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, yaitu mengingat bahwa pencalonan Komjen BG sebagai kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat. Dan dalam rangka menciptakan tatanan di masyarakat serta kepolisian RI, kami ajukan Kapolri yang baru," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Ketua DPR Setya Novanto usai pertemuan.

Jokowi lalu menuturkan bahwa dirinya menjelaskan alasan sosiologis dan juga alasan yuridis mengenai pembatalan tersebut. Memang tak terlalu panjang penjelasan Jokowi soal pembatalan Komjen Budi Gunawan ini.

Setelah itu, Jokowi menyinggung soal tingkat penyerapan anggaran yang kini sudah cukup baik. Dia menyebut, penyerapan anggaran dari mulai 1 Januari-31 Maret 2015 mencapai 18,5 persen. Jumlah itu lebih baik dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya yakni 15,5 persen. Namun, Presiden menginginkan agar penyerapan bisa terus meningkat.

Jokowi menilai pertemuannya dengan jajaran pimpinan DPR adalah praktek yang bagus dalam kehidupan ketatanegaraan. Dia pun berharap agar pertemuan siang ini bisa memperkuat sinergi antar lembaga.

Di dalam pertemuan ini, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com