Luhut Panjaitan Perkenalkan Deputinya ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan rapat tertutup dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan bersama jajarannya, Selasa (31/3/2015). Rapat itu adalah yang pertama kalinya dilakukan semenjak Kantor Staf Kepresidenan terbentuk pada 26 Februari 2015.

"Pak Presiden yang saya hormati, kami melaporkan kantor staf kepresidenan sejak perpres keluar, kini sudah lengkap," kata Luhut dalam pembukaan rapat.

Setelah itu, Luhut memperkenalkan deputinya satu per satu. Salah satunya adalah Deputi II Bidang Evakuasi dan Bappenas Yanuar Nugroho. Setelah itu, rapat pun kembali berlangsung tertutup.

Selain Yanuar, deputi yang selama ini sudah mendampingi Luhut adalah Eko Sulistyo, yakni mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solo. Eko merupakan orang dekat Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo. Kepada wartawan, Eko mengatakan akan ditempatkan sebagai Deputi Bidang Media.

Selain itu, ada pula Darmawan Prasojo, seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Darmawan juga dikenal sebagai ekonom yang ahli di bidang energi. Ada pula Purbaya Yudhi Sadewa, analis Danareksa Research Institute. Purbaya juga sempat menjadi staf ahli bagi Hatta Rajasa, saat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

Pejabat lain yang juga sering terlihat keluar masuk Kantor Staf Kepresidenan adalah Lambock V Nahattands. Lambock adalah mantan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lambock dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Hukum.

Kontroversi

Keberadaan Kantor Staf Kepresidenan sempat menjadi buah bibir ketika Presiden Jokowi memberikan kewenangan lebih bagi kantor yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan itu. Kantor Staf Kepresidenan diberi wewenang memonitor ratusan program prioritas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mempertanyakan keberadaan Kantor Staf Kepresidenan yang dianggapnya membatasi wewenang pengawasan oleh Wakil Presiden. Setelah berbicara dengan Presiden Jokowi, Kalla menyatakan bahwa tidak ada benturan wewenang antara Staf Kepresidenan dan Wapres.