Kesaksian Kader Golkar soal Pembagian Uang di Munas Ancol

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali atau kubu Aburizal Bakrie terus berusaha membuktikan adanya politik uang dan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono. Salah satu pembuktian dari tudingan itu adalah dengan cara menghadirkan Slamet Rasyid, kader Golkar asal Lampung, yang menjadi peserta Munas Jakarta karena tergiur iming-iming uang.

Slamet mengungkapkan pelanggaran dalam Munas Jakarta langsung di hadapan pimpinan Fraksi Golkar kubu Aburizal, yakni Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Ia mengaku siap menerima konsekuensi apa pun setelah mengungkapkan pelanggaran itu secara terbuka.

"Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Saya siap tanggung segala risikonya, siap menjadi saksi (di Bareskrim) dan siap ditahan," kata Slamet, di Sekretariat Fraksi Golkar, Senin (30/3/2015).

Slamet menuturkan, dia menerima ajakan untuk hadir dan menjadi peserta hanya beberapa hari sebelum Munas Jakarta digelar pada 6-8 Desember 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Ia dijanjikan dapat menjadi peserta dan akan diberi sejumlah uang meski dirinya tidak memenuhi syarat menjadi peserta, yaitu harus merupakan pengurus pusat atau pimpinan Golkar di daerah.

Singkat kata, ucap Slamet, ia tiba di Hotel Mercure dan langsung diberi arahan oleh seseorang yang tidak ia sebut identitasnya. Dalam sebuah ruangan, bersama kader atau simpatisan Golkar lainnya, Slamet dijanjikan akan diberi imbalan Rp 500 juta jika menjadi peserta dan mendukung Munas Jakarta.

Mekanisme pemberian uang itu ditetapkan Rp 200 juta sebelum munas dan Rp 300 juta setelah munas berlangsung. Kesepakatan tercapai. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan legalitas administrasi.

 
Kop surat palsu

Slamet menyatakan, hampir semua peserta Munas Jakarta menggunakan kop surat palsu. Ia bahkan berani memastikan, ada panitia Munas Jakarta yang bertugas membuat stempel palsu untuk melengkapi syarat administrasi semua peserta Munas Jakarta.

Saat ini, Slamet tidak menjadi pengurus Golkar di tingkat pusat maupun daerah. Jabatan terakhirnya di partai adalah Ketua AMPG dan Ketua Partai Golkar wilayah Lampung Selatan tahun 2004.

"Peserta Munas Ancol rata-rata ketua bohongan, kop surat bikin sendiri, stempel dibuatkan. Saya datang ke Ancol ikut-ikutan saja, ternyata bisa jadi peserta," ungkap Slamet.

Kekhawatiran dari peserta Munas Jakarta mulai muncul setelah uang yang diberikan tidak sesuai perjanjian awal. Sebelum munas berlangsung, masing-masing peserta hanya mendapat Rp 100 juta.

Uang dibagikan dengan cara memanggil satu per satu peserta ke sebuah kamar di Hotel Mercure. Uang tersebut, kata Slamet, sempat ia bagikan kepada beberapa rekannya. Slamet mengaku pada akhirnya hanya mengantongi Rp 80 juta. Meski demikian, peserta tetap mengikuti jalannya munas.

Sampai di akhir acara dan setelah Agung Laksono ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, sisa uang yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Slamet menyebut semua pengurus dan panitia munas langsung menghilang dari lokasi sesaat setelah rangkaian acara berakhir.

"Sempat ada ribut-ribut di Ancol dan kami langsung ke DPP (Slipi). Kita minta sisanya, tetapi ternyata janji palsu semua," ucapnya.

Ketika ditanya siapa dalang dari pelanggaran yang terjadi dalam Munas Jakarta, Slamet tidak bersedia mengungkapkannya. Ia hanya prihatin konflik Golkar terus bergulir tak berujung hanya karena kesalahan segelintir elite.