Mengapa KPK Tak Kunjung Ajukan PK atas Praperadilan Budi Gunawan?

Budi merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

KPK pun "kebanjiran" dukungan agar melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. PK diharapkan dapat meluruskan putusan Sarpin sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

Aksi protes pelimpahan kasus Budi pun dilakukan oleh para pegawai KPK. Mereka kemudian meminta Pimpinan KPK mengajukan PK ke MA sebagai langkah hukum melawan putusan praperadilan. Tak hanya pegawai KPK, dukungan PK pun mengalir dari para mantan pimpinan KPK, seperti Busyro Muqoddas, Said Zainal Abidin, dan Tumpak Hatorangan Panggabean. Mereka telah menyampaikan dukungan langsung ke pimpinan KPK.

"Akan PK. Semua sudah setuju, tetapi keputusan ada di pimpinan," kata mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahuwa.

Abdullah menilai, hakim Sarpin memang telah menyalahi kewenangannya. Pasalnya, domain praperadilan tidak untuk menyidangkan penetapan tersangka. Dia meyakini, dengan PK akan ada pelajaran berharga yang dapat diambil oleh masyarakat.

"Ini pendidikan politik dan hukum bahwa praperadilan tidak bisa segampang itu mengambil keputusan," ucap Abdullah.

Namun, MA menunjukkan sinyalemen bahwa pengajuan PK oleh KPK akan ditolak. Juru bicara MA, Hakim Agung Suhadi, mengatakan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau hak warisnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP Pernyataan Suhadi ditentang oleh Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri. Menurut dia, majelis hakim baru dapat memutuskan apakah permohonan ditolak atau diterima setelah masuk ke tahap persidangan.

"Tidak boleh ngomong gitu. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, hukum tidak jelas," ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan, MA tetap harus menerima berkas permohonan jika KPK jadi mengajukan PK. Jika MA menyatakan menolak sebelum KPK mengajukan PK, Taufiq menilai MA berpotensi melanggar etik.

"Ya, tetap harus diterima. Itu potensi masuk ke majelis pengadilan. Tidak boleh memutus sebelum putusan," kata Taufiq.

Belum diputuskan

Sementara itu, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, KPK belum memutuskan apakah nantinya mengajukan PK atau tidak. Pimpinan KPK masih akan membahasnya dalam rapat pimpinan.

"Masih akan dirapimkan dulu," ujar Johan.

Ketua sementara KPK Taufiequrahman Ruki berkeyakinan bahwa KPK tidak berwenang mengajukan praperadilan. Menurut dia, domain praperadilan terletak pada hukum acara pidana, sedangkan PK pada hukum pidana materi.

"Karena itu, yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya," kata Ruki.

Tak ada kata terlambat

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Emerson Yuntho menilai, tidak ada kata terlambat bagi KPK untuk mengajukan PK ke MA meski pun kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Jika tidak, kata Emerson, makin banyak tersangka yang akan mengikuti jejak Budi menggugat KPK melalui praperadilan.

"PK tetap harus diajukan. Jika tidak, KPK akan alami gelombang gugatan praperadilan," ujar Emerson.

Emerson menyesalkan langkah KPK yang terkesan lambat memutuskan pengajuan PK. Padahal, kata dia, desakan kepada KPK sudah begitu banyak, termasuk dari para pegawai KPK. Menurut Emerson, kemungkinan para pimpinan deadlock saat membahas pengajuan PK. Ada pimpinan yang setuju dan tidak setuju.

"Yang berat (mengajukan PK) itu Ruki dan ISA (Indriyanto Seno Adji). Mereka tidak setuju PK," kata Emerson.

Berdasarkan rumusan hasil Pleno Kamar Pidana tahun 2013, dinyatakan bahwa PK terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan kecuali ditemukan indikasi penyelundupan hukum. Namun, Emerson menilai ada celah bagi KPK untuk mengajukan PK karena menduga putusan Sarpin termasuk penyelundupan hukum.

"Jadi kalau ada penyelundupan hukum, boleh," kata Emerson.