Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso: Kalau Wartawan Sudah Ketawa-tawa, Itu Namanya Kondusif

Kompas.com - 19/03/2015, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pertanyaan seputar kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dugaan adanya kriminalisasi bisa jadi isu yang paling sering ditanyakan media kepada kepolisian. Saat ini, setidaknya semua pimpinan KPK dilaporkan ke kepolisian.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso pun kerap mendapat pertanyaan serupa, terutama soal kasus Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, yang kasusnya mengambang karena ditunda sementara waktu.

"Sampai kapan kasus pimpinan KPK ditunda?" tanya wartawan lagi kepada Budi seusai penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2015).

Budi lalu menjelaskan bahwa kasus kedua pimpinan KPK itu ditunda dulu. "Itu bukan dihentikan. Kita hold dulu, ter-pending dulu sampai suasana kondusif," ujar dia singkat. (Baca: Wakapolri Tunda Pemeriksaan Samad dan BW di Kepolisian)

Dia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ditunda bukan berarti kasusnya kemudian berhenti. Budi mengungkapkan bahwa polisi tetap memeriksa saksi terkait dua kasus tersebut. Pemeriksaan saksi itu kini sudah tuntas dan tinggal menunggu pemanggilan Adnan dan Zulkarnain.

Tak puas dengan jawaban Budi, wartawan pun menanyakan kriteria kondusif menurut kepolisian bagaimana. "Ketika wartawan (saat) nanya saya sudah ketawa-ketawa, baru kita sudah kondusif," seloroh jenderal bintang tiga itu.

Seperti diketahui, kepolisian menunda pengusutan kasus yang diduga melibatkan Adnan dan Zulkarnain. Namun, perkara Abraham dan Bambang terus dilanjutkan. Menurut Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, keputusan itu diambil setelah dilakukan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Badrodin mengatakan, pengusutan kasus Adnan dan Zulkarnain dihentikan karena masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik Bareskrim Polri belum meningkatkan kasus kedua pemimpin KPK itu ke penyidikan serta belum ada penetapan tersangka dalam kasus itu. Namun, Badrodin belum bisa memastikan penundaan itu akan benar-benar menghentikan proses hukum.

Berdasarkan pengalaman, tahun 2012, Polri pernah menunda pengusutan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, karena ada instruksi dari presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Polri kembali membuka kasus itu pada 2015 dengan dasar ada laporan dari keluarga korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com