Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Tunda Pemeriksaan Samad dan BW di Kepolisian

Kompas.com - 11/03/2015, 19:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti mengakui ada penundaan pemeriksaan terhadap Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Wakil Ketua (nonaktif) Bambang Widjojanto di Kepolisian. Meski begitu, ia membantah ada penghentian penyidikan kasus tersebut.

"Bukan dihentikan. Hanya ditunda sampai ini situasi benar-benar kondusif," ujar Badrodin melalui pesan singkat kepada wartawan pada Rabu (11/3/2015).

Badrodin menceritakan, pertemuan antara dirinya, para pimpinan KPK dan Jaksa Agung, beberapa waktu yang lalu, menghasilkan kesimpulan untuk menunda satu atau dua bulan pemeriksaan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad di kepolisian.

Ditambahkan Badrodin, penundaan tersebut sembari menunggu situasi 'cooling down' dalam institusi KPK dan Polri. (Baca: Penyidik Bareskrim Ancam Jemput Paksa Bambang Widjojanto)

Badrodin yakin bahwa Bambang Widjojanto tidak menginterpretasikan keputusan itu sebagai kebijakan menghentikan perkara hukumnya. Badrodin yakin Bambang paham bahwa perkara hukumnya hanya ditunda, bukannya dihentikan.

Diberitakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri gagal memeriksa Bambang Widjojanto, Rabu ini. Pasalnya, BW membawa selembar "surat sakti" yang ditulis oleh Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki. (Baca: Bambang Widjojanto Bawa "Surat Sakti", Polisi Gagal Memeriksanya)

Isi surat yang ditulis Ruki pada 9 Maret 2015 itu yakni meminta Polri menghentikan pemeriksaan pimpinan nonaktif sekaligus pegawai KPK. Permintaan itu merujuk dua hal, yakni perintah presiden Joko Widodo untuk menyetop kriminalisasi dan pertemuan antara Ketua sementara KPK, Wakil Kepala Polri dan Jaksa Agung, beberapa waktu lalu.

Sementara, penyidik membantah kuasa hukum Bambang menyerahkan surat Plt KPK itu. Menurut penyidik, surat yang diserahkan kuasa hukum Bambang kepada dirinya hanya surat protes atas ketidaksesuaian alamat rumah di dalam surat pemanggilan Bambang. (Baca: Penyidik Polri Bantah Bambang Widjojanto Serahkan "Surat Sakti")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com