Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan: Atasi Kriminalisasi, Jokowi Beda dengan SBY

Kompas.com - 10/03/2015, 06:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SABANG, KOMPAS.com — Relawan Dua Jari, Fadjroel Rachman, menilai langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pendukungnya sudah tepat. Menurut Fadjroel, Jokowi mengambil sikap yang berbeda dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang terkesan mengintervensi hukum.

"Dalam kasus penegakan hukum terkait kepolisian, jaksa, KPK, menurut saya, Pak Jokowi berada dalam satu posisi berbeda dengan SBY," ujar Fadjroel saat dijumpai di Sabang, Aceh, Senin (9/3/2015).

Dia menjelaskan, SBY dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi KPK memutuskan membentuk tim delapan. Tim delapan itu, sebut Fadjroel, memiliki wewenang yang sangat luas.

"Itu bahkan dalam tanda kutip sampai mengintervensi materi perkara, dan ini menjadi perdebatan secara akademis dan praktis yang serius," katanya.

Dengan tidak lagi mengambil sikap mencampuri perkara demi perkara yang ditangani penegak hukum, Fadjroel pun membela Jokowi. Dia berpendapat, saat ini Presiden justru tengah memberikan ruang kepada penegak hukum untuk menunjukkan keprofesionalannya dalam bekerja, demikian juga saat Presiden tak bersikap apa pun begitu KPK melepas kasus Komjen Budi Gunawan.

"Presiden sudah tepat. Sebenarnya ada prestasi besar yang dibuat pemerintah saat ini, yaitu meloloskan APBN-P sebesar Rp 2.000 triliun. Ini lebih hebat ketimbang kasus BG!" ucap Fadjroel.

Seperti diketahui, kepolisian hingga kini terus mengusut laporan-laporan terkait komisioner KPK dan juga para pendukungnya. Padahal, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menghentikan semua kriminalisasi. Sejumlah kasus yang kini tengah ditangani kepolisian di antaranya terkait dua pimpinan KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Selain itu, ada pula deretan pendukung KPK, seperti Denny Indrayana yang dilaporkan dalam kasus payment gateway pada saat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM hingga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com