Prihatin Kondisi Penegakan Hukum, PPI Jerman Kirim Surat Terbuka kepada Jokowi

"Situasi politik di Indonesia semakin kritis," kata Ketua PPI Jerman Hartono Sugih seperti dikutip Antara.

Menurut Sugih, mahasiswa-mahasiswa di Jerman sebetulnya sudah banyak membahas situasi kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI.

"Tetapi kami hingga belakangan ini masih menunggu perkembangan yang tepat sambil mempelajari situasinya lebih jauh karena kompleksitasnya cukup tinggi. Kami tidak ingin tergesa-gesa membuat pernyataan atau mengeluarkan pendapat yang khawatirnya justru isinya tidak valid," jelas Sugih.

Dalam surat terbuka tersebut, PPI Jerman ingin menyuarakan pandangan mereka kepada Presiden Jokowi terkait kompleksitas pemberantasan korupsi yang sedang berkembang belakangan ini. Diharapkan dapat memberikan dukungan moril dalam tindakan nyata pemberantasan korupsi.

Mereka menilai situasi politik di Indonesia saat ini sedang dalam puncak kerumitannya. Perjanjian-perjanjian belakang layar yang telah dibuat oleh para politisi, penegak hukum dan pengambil kebijakan telah berkontribusi besar terhadap masalah yang ada saat ini.

Untuk menyelesaikannya, PPI Jerman menaruh harapan besar kepada pemimpin tertinggi di negara ini agar menggunakan kapasitasnya demi kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami ingin memberikan dukungan moral kepada pegiat antikorupsi di Indonesia, baik itu yang memposisikan diri sebagai aktivis maupun pengambil kebijakan," ujar Sugih.

"Tujuannya juga sebagai bahan pembelajaran demokrasi dan politik bagi teman-teman di PPI se-Jerman," tambahnya.

Selain itu, mereka juga ingin menyampaikan beberapa poin kepada para pemegang kuasa di lembaga-lembaga negara. Poin-poin tersebut adalah:

1. Kami pelajar Indonesia di Jerman ingin anda menjaga independensi dan tetap pro-rakyat.

2. Kami menuntut transparansi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mencegah penyelewengan oleh oknum pejabat. Sebagai fungsi pengawasan, publik harus dapat mengakses langsung anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah yang bukan rahasia negara.

3. Melihat kondisi penegakan hukum yang karut-marut, kami juga menuntut agar lembaga penegak hukum di Indonesia tidak terlibat konflik kepentingan dengan elite politik.

4. Kami mengapresiasi keberanian dan usaha Bapak karena telah memilih orang-orang yang berintegritas, profesional dan bersih di bawah kepemimpinan anda. Kami harap keberanian ini akan terus Bapak pertahankan untuk jabatan- jabatan lainnya di bawah hak prerogatif anda sebagai Presiden RI.

5. Demi mewujudkan Nawa Cita poin ke-4, kami meminta Presiden untuk menjauhkan lembaga penegak hukum dari korupsi.

6. Kami mendukung segala upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut kami bukan hanya #SaveKPK dan #SaveAhok yang perlu dilakukan, tetapi juga #SavePolri. Untuk mengakomodir ketiga permasalahan ini, maka kami merangkumnya dalam sebuah wadah bertajuk #SaveIndonesia.

Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, kebijaksanaan, serta keberanian. Semoga Pak Joko Widodo sudi mendengarkan dan melihat ini sebagai bentuk harapan akan terwujudnya Indonesia yang lebih baik.