Hikmahanto: Tawaran Australia Barter Terpidana Mati Cenderung Bodohi Pemerintah Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawaran barter terpidana mati dari pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang janggal. Pemerintah diminta tetap melanjutkan proses eksekusi mati dan tegas menolak tawaran itu.

"Tawaran Pemerintah Australia ini sangat janggal dalam hukum internasional dan cenderung membodohi pemerintah Indonesia bila menerima tawaran tersebut," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/3/2015).

Hikmahanto mengatakan, ada tiga alasan mengapa pemerintah Indonesia harus menolak tawaran barter itu. Pertama, pertukaran tahanan atau tawanan hanya dikenal ketika dua negara berperang dan masing-masing menawan tentara yang tertangkap. (baca: Amnesty International minta Indonesia Hentikan Eksekusi)

"Indonesia dengan Australia jelas tidak dalam situasi perang. Tahanan yang ada juga bukan ditangkap karena situasi perang, melainkan karena melakukan kejahatan baik di Indonesia maupun Australia," ujar dia.

Kedua, lanjut Hikmahanto, kalau yang dimaksud oleh Menteri Luar Negeri Australia Julia Bishop adalah pemindahan terpidana, maka antara Indonesia dengan Australia belum ada perjanjian tersebut. Di Indonesia juga, belum ada Undang-undang yang mengatur tentang Pemindahan Terpidana.

"Padahal UU ini perlu ada sebelum adanya Perjanjian Pemindahan Terpidana," ucap Hikmahanto. (baca: 2 Anggota "Bali Nine" Ajukan Upaya Terakhir)

Terakhir, kata dia, kalau pun memang ada perjanjian pemindahan terpidana antara Australia dan Indonesia, perjanjian itu tidak bisa berlaku bagi terpidana mati. Pemerintah Indonesia, menurut Hikmahanto, menghormati kedaulatan Australia melakukan penghukuman terhadap WNI yang melakukan kejahatan di sana.

Sebaliknya, pemerintah Australia juga harus menghormati kedaulatan Indonesia yang melakukan penghukuman terhadap WN Australia yang melakukan kejahatan di Indonesia.

"Pemerintah Australia dalam upaya menyelamatkan nyawa warganya dari pelaksanaan hukuman mati seharusnya paham bahwa di Indonesia banyak orang cerdas yang tidak dapat dikelabui dengan cara-cara yang tidak dikenal dalam doktrin hukum. Pemerintah Australia tidak seharusnya merendahkan kemampuan dan nalar hukum bangsa Indonesia," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dikabarkan menawarkan untuk merepatriasi tiga warga Indonesia terpidana kasus narkoba dari Australia demi membatalkan pelaksanaan eksekusi terpidana mati Bali Nine.

Namun, Pemerintah Indonesia tidak menerima tawaran tersebut. (baca: Australia Tawarkan "Barter" Terpidana demi Batalkan Hukuman Mati 2 Warganya)

Usulan Menlu Julie Bishop ini, menurut informasi yang diperoleh ABC, disampaikan dalam upaya terakhir yang dilakukannya untuk menyelamatkan nyawa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari eksekusi hukuman mati. Upaya itu termasuk menelepon Menlu Retno Marsudi pada Selasa (3/3/2015).

Andrew dan Myuran sudah dipindahkan dari Lapas di Bali ke Nusakambangan untuk dieksekusi mati bersama para terpidana mati lainnya.