Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andrinof Paparkan Penggunaan Dana Revolusi Mental Rp 149 Miliar

Kompas.com - 20/02/2015, 16:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, anggaran revolusi mental Rp 149 miliar yang sudah disetujui pemerintah akan digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat. Anggaran tersebut nantinya lebih banyak digunakan untuk kampanye perubahan perilaku.

"Revolusi mental kan ubah perilaku, bikin orang sadar. Nah, bagaimana kampanye menyadarkannya supaya mengubah perilaku," kata Andrinof di Istana Bogor, Jumat (20/2/2015).

Lebih nyatanya, menurut Andrinof, anggaran revolusi mental tersebut akan disalurkan untuk program-program seperti sosialisasi berupa pengadaan iklan, film, atau dialog publik. Kampanye atau sosialisasi juga bisa dilakukan melalui tokoh-tokoh agama.

"Bisa menyuruh para tokoh agama untuk lebih banyak bicara tentang perubahan perilaku. Banyak itu yang bisa dibikin programnya," ujar dia.

Pengelolaan dana ini berada di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Puan Maharani. Untuk pelaksanaannya, menurut Andrinof, anggaran ini akan dibagikan kepada kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Agama, atau kementerian lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 149 untuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dalam RAPBN-Perubahan 2015. Meskipun sudah disetujui DPR, rincian mengenai alokasi dana revolusi mental tersebut belum dipaparkan.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Banggar DPR, Selasa (10/2/2015), Puan hanya mengatakan anggaran tersebut untuk program revolusi mental. Kemenko PMK, kata Puan, punya program yang disesuaikan dengan rencana kerja kabinet Presiden Joko Widodo. Ia juga mengatakan program revolusi mental akan disertakan dalam program komunikasi publik. (Baca juga: Ini Penjelasan Menteri Puan atas Tambahan Rp 149 Miliar untuk "Revolusi Mental")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com