Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kumpulkan Bupati dan Wali Kota, Jokowi Ingatkan Target Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 20/02/2015, 10:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati dan wali kota se-Indonesia mengenai target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yakni 5,7 persen. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan bupati/wali kota yang berlangsung di Istana Bogor, Jumat (20/2/2015).

Jokowi meminta jajaran kepala daerah bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut.

"Tahun kemarin pertumbuhan ekonomi kita 5,1 persen," kata Jokowi, dalam pidato pembukaan rapat koordinasi dengan bupati dan walikota seluruh Indonesia tersebut.

Tahun ini, kata Jokowi, Indonesia harus meningkatkan target pertumbuhan ekonominya,  sementara negara-negara lain justru menurunkan target pertumbuhan ekonomi mereka.

Sebagai contoh, kata dia, negara tetangga Malaysia yang menurunkan target ekonominya menjadi 5,1 persen dari tahun sebelumnya 5,8 persen. Demikian juga dengan Tiongkok dan Singapura yang mengurangi target pertumbuhan ekonomi.

Jokowi juga mengingatkan beratnya target pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai pemerintah dalam tiga tahun ke depan.

"Karena target kita tiga tahun ke depan harus di atas 7 persen, beratnya ada di situ, dengan kondisi internal yang saat ini kanan kiri depan belakang menurunkan target ekonominya," tutur Presiden.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam acara Musrenbangnas RPJM 2015-2019 pada 18 Desember 2014 di Hotel Bidakara. Rakor ini bertujuan membahas agenda prioritas pemerintah dan pembangunan yang mencakup kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, dan energi. Hal lain yang dibahas dalam rakor ini berkaitan dengan kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih, serta peraturan perundang-undangan dan ego sektoral.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam rakor tersebut menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno dan anggota DPD Sultan Ternate Mudaffar Sjah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com