Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya Syafii Maarif Ingatkan Jokowi Semua Pilihan Ada Risikonya

Kompas.com - 18/02/2015, 04:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Independen, Buya Syafii Maarif, geram melihat sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan ragu dalam memutus nasib Komjen Pol Budi Gunawan. Jokowi pun dianggap terlalu lambat.

Buya mengatakan, Tim Independen sebelumnya telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Jokowi terkait kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Meski demikian, Jokowi tak kunjung mengambil sikap untuk segera menyelesaikannya.

"Jokowi terlalu lambat. Semua opsi sudah kami berikan, dan setiap opsi pasti memiliki risiko," kata Buya di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Jokowi saat itu berdalih akan menyelesaikan persoalan ini setelah pulang dari lawatannya ke luar negeri. Namun, Jokowi hingga kini belum juga merealisasikan janjinya. Kepala Negara kemudian kembali berjanji akan menyelesaikan persoalan ini setelah proses praperadilan Budi Gunawan rampung. Lagi-lagi, setelah PN Jaksel mengabulkan permohan praperadilan Budi Gunawan, Jokowi tak kunjung menyelesaikannya.

"Seorang pemimpin sejati pasti berani mengambil risiko. Dilantik atau tidak dilantiknya Budi Gunawan pasti ada risikonya," kata Buya.

Buya mengingatkan, sebagai pemimpin, Jokowi seharusnya lebih tegas dalam mengambil sikap. Jokowi tidak boleh ragu terhadap tekanan apa pun yang ia terima. Menurut dia, itu adalah risiko yang harus dihadapi Jokowi sebagai pemimpin.

"Sekarang Jokowi perlu nyali rajawali, jangan tiru kelelawar yang pada siang hari katanya redup. Jadilah rajawali, jangan tiru kelelawar," ujarnya.

Lebih jauh, Buya menegaskan, dirinya tak ingin mempengaruhi keputusan Jokowi dalam melantik Budi Gunawan. Ia mengatakan, sebagai presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, Jokowi sudah tahu apa yang harus diperbuat.

"Sekarang tinggal begini saja, mau dengar suara rakyat atau dengar suara segelintir orang saja," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com