Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini, Nasdem Melunak Sikapi Polemik Budi Gunawan

Kompas.com - 13/02/2015, 13:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi Partai Nasdem di DPR mulai melunak menyikapi polemik pergantian kepala Polri. Keputusan dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri kini dipasrahkan pada Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Laiskodat, menyampaikan, Nasdem akan menghormati keputusan apa pun yang diambil Jokowi terkait Budi Gunawan. Victor memandang Jokowi memiliki pertimbangan mendalam terkait keputusan yang akan diambilnya.

"Itu hak prerogatif beliau sebagai Presiden. Mungkin kalau membatalkan, Presiden berpikir pelantikan Budi Gunawan akan memunculkan masalah yang lebih serius, konflik KPK-Polri jadi berkepanjangan misalnya," kata Victor di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Namun, kata Victor, Presiden Jokowi harus menyampaikan pertimbangan dan alasan secara gamblang jika keputusan yang diambil adalah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Secara prinsip, Victor tak melihat ada pelecehan pada parlemen jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi. (Baca: Hanya PDI-P dan Nasdem yang Beri Masukan Calon Kapolri kepada Jokowi)

"Persetujuan pengangkatan Budi itu dilakukan oleh parlemen, tapi kalau melantik dianggap menimbulkan masalah serius, seharusnya itu jadi hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengakui bahwa pada awalnya Nasdem bersikeras meminta Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Alasannya adalah untuk menjalankan proses ketatanegaraan karena DPR telah menyetujui Budi sebagai Kapolri. Presiden kemudian melantiknya.

"Kita waktu itu minta agar ada kepastian. Tetapi, kalau ditanya prosedural ketatanegaraannya memang harus dilantik, setelah itu boleh diberhentikan. Tapi kalau Presiden melihat ada pertimbangan lain, itu prerogatif," pungkas Victor.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengaku mendukung Budi Gunawan segera dilantik sebagai Kapolri. Menurut Surya, apabila pemerintah taat pada aturan ketatanegaraan yang ada, Budi Gunawan harus segera dilantik. (Baca: Seusai Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dukung Budi Gunawan Segera Dilantik Jadi Kapolri)

"Ini kan masalahnya dilantik atau tidak dilantik kan. Kalau saya, saya bilang, saya lantik!" kata Surya.

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa Presiden akan bertemu elite Koalisi Indonesia Hebat di Solo, Jawa Tengah, hari ini. Pertemuan digelar untuk membahas polemik pergantian Kapolri. (Baca: Hari Ini, Jokowi Akan Bertemu Elite KIH Bahas Budi Gunawan di Solo)

Presiden Jokowi sempat berjanji akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan ini. Namun, persidangan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan hingga saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Budi mempermasalahkan penetapan tersangka kepadanya oleh KPK. Hakim baru akan membaca putusan pada awal pekan depan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mempersiapkan empat calon kapolri yang baru. Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kapolri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, yaitu Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com