Saksi Ahli BG Bandingkan Penanganan Kasus Korupsi dengan Pencopetan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Budi Gunawan menghadirkan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Jakarta Chaerul Huda sebagai saksi ahli pada sidang praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015). Huda menilai, proses penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komjen Budi Gunawan terlalu cepat.

Huda menilai, KPK baru saja menaikkan kasus transaksi mencurigakan yang menjerat Budi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Huda menjelaskan, kasus penerimaan gratifikasi atau suap adalah kejahatan yang rumit dan sangat membutuhkan waktu untuk menyelidikinya. Sebab, banyak transaksi yang harus diselidiki KPK sebelum bisa memastikan yang bersangkutan bersalah.

"Itu butuh waktu. Peristwa (transaksi) itu terjadinya kapan saja tidak mudah melakukannya. Tidak logis menetapkan tersangka dalam satu hari. Sulit pembuktiannya," kata Huda.

Hal berbeda, kata Huda, bisa dilakukan jika kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan sederhana, seperti pencopetan. Menurut dia, jika seorang pencopet tertangkap tangan dengan membawa bukti berupa barang yang dia copet, maka hari itu juga dia dapat ditetapkan sebagai tersangka.

"Jadi bukan ukurannya hari yang sama ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah sudah ada bukti? Kalau bukti diperoleh dalam ukuran jam mungkin saja. Tapi untuk kompleks crime, pengumpulan bukti kan memakan waktu yang tidak sedikit," ujarnya.

Dalam kasus Budi, KPK sendiri sudah menyelidiki kasus transaksi mencurigakan calon Kepala Polri itu sejak Juli 2014. Pada 13 Januari 2015, KPK mengumumkan status penyelidikan naik menjadi penyidikan dan menetapkan Budi sebagai tersangka.

Selain Huda, kuasa hukum pemohon juga menghadirkan tiga ahli hukum lain, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, I Gede Panca Hastawa; pakar hukum tata negara Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis, dan Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita.