Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tony Kwok: KPK di Jalur yang Benar

Kompas.com - 11/02/2015, 15:00 WIB

KPK juga dapat diberi kekuatan tambahan, seperti mengusut korupsi tak hanya di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor bisnis. Tidak hanya dibatasi boleh mengusut korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp 1 miliar.

Hal yang juga bisa dilakukan adalah mengecek sistem akuntabilitas di kepolisian. Di Hongkong ada Independent Police Complaint Committee. Masyarakat bisa komplain ke mereka jika ada investigasi polisi yang tak sesuai dengan aturan dan kewenangan.

Apa yang bisa dipelajari dari kisah sukses ICAC membersihkan polisi korup di Hongkong?

Pertama, tentu harus mempertahankan keberadaan KPK. Kedua, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka ingin memperbaiki situasi ini. Pelajaran dari Hongkong adalah pemerintah berusaha menyusun, mengkaji, me-review relasi polisi dan KPK dalam rangka memperkuat independensi KPK.

Di masa lalu, polisi Hongkong sangat korup. Polisi selalu menjadikan ICAC sebagai musuh. Sekarang apa yang terjadi? Setelah konflik 1977, polisi Hongkong salah satu yang paling bersih di dunia. Mereka mengklaim sebagai yang terbaik di Asia. Hubungan ICAC dengan polisi juga sangat baik.

Ini pelajaran dari Hongkong, krisis ini bisa menghasilkan kesempatan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik.

Hongkong bisa melakukan itu karena ICAC didukung penuh pemerintahnya dan juga Kerajaan Inggris ketika itu. Bagaimana dengan Indonesia?

Saya punya keyakinan dan suka dengan Presiden Joko Widodo. Agenda pemerintahan dia adalah pemberantasan korupsi. Dia harus menjaga janjinya. Kalau dia tak bisa menunaikan janjinya, dia tahu konsekuensinya. Media harus selalu mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa dia menjanjikan agenda pemberantasan korupsi. Kalau tidak mendukung KPK, dia akan kehilangan dukungan publik. Saya yakin dia pasti paham.

Mungkin pengalaman Hongkong dan Indonesia berbeda. Di Indonesia, jumlah polisi sangat banyak.

Meski Hongkong hanya punya 20.000 polisi, itu tetap jumlah yang besar. Jika lembaga anti korupsi menyelidiki polisi yang korup, itu karena menegakkan hukum dan bukan karena menyerang polisi. Belajar dari pengalaman Hongkong, kalian harus tetap menekan dan menciptakan efek gentar bagi polisi yang mau melakukan korupsi. Selama kalian bisa menjangkau petinggi kepolisian korup, kalau ada polisi korup, mereka bisa ditangkap KPK.

Jika polisi masih beranggapan bahwa kami polisi, kalian tak bisa menyentuh kami, maka kalian akan tetap menjadi negara yang korup. Kecuali kalau kalian bisa mengubah mentalitas seperti ini, kalau saya sebagai polisi korup, saya bisa ditangkap KPK dan dipenjara. Saya kehilangan pekerjaan dan keluarga juga menanggung malu.

Bagaimana cara membuat ini bisa berjalan? Ya, pastikan KPK punya kemampuan lebih. Tambahkan jumlah pegawai KPK.

Di Hongkong ada 7 juta penduduk dan jumlah pegawai ICAC ada 1.300 orang. Sementara di sini ada seperempat miliar penduduk, tetapi KPK hanya punya beberapa ratus pegawai.

Namun, ada masalah lain di Indonesia. Ada perbedaan gaji antara KPK dan polisi.

Jika polisi punya gaji yang rendah hingga mereka tak bisa menghidupi keluarganya, mereka akan korupsi. Ini pekerjaan polisi dan pemerintah untuk memastikan standar minimum gaji polisi. Polisi berpangkat paling rendah harus punya gaji yang cukup bagi mereka untuk menghidupi keluarganya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com