Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD : Prajurit Siaga di Markas, Tidak Diturunkan Jaga di KPK

Kompas.com - 25/01/2015, 13:07 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) menyatakan tidak menurunkan personil untuk melakukan penjagaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Mabes TNI AD menyatakan, hanya menyiagakan prajuritnya di markas-markas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Infanteri Wuryanto, pernyataan ini untuk meluruskan pemberitaan yang berkembang bahwa TNI AD menurunkan prajuritnya untuk menjaga KPK.

"Jadi di gedung KPK tidak dilaksanakan pengamanan secara khusus. Situasi-nya kondusif. Apabila ada terlihat anggota, dipastikan mereka adalah anggota dari Kodim atau Koramil, dalam hal ini Koramil 06 Setiabudi (dan) Kodim 0504/Jakarta Selatan yang kebetulan gedung KPK berada di wilayahnya," kata Wuryanto, melalui siaran persnya, Minggu (25/1/2015).

Dia menegaskan, personil Kodim dan Koramil yang ada di KPK sifatnya hanya memantau dan tidak bersenjata. Lebih lanjut, dirinya mengatakan situasi yang sebenarnya saat ini para prajurit TNI AD melaksanakan siaga di satuan masing-masing.

"Situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah benar TNI AD melaksanakan siaga, seperti yang disampaikan Kapuspen TNI. Namun mereka siaga disatuan masing-masing," sebutnya.

"Perlu masyarakat mengetahui bahwa semua satuan operasional jajaran TNI AD melaksanakan siaga dan siap untuk di gerakan sewaktu-waktu dengan kekuatan sepertiga dari kekuatan satuan tersebut, dan mereka stand by di markas satuan masing-masing. Ini adalah Prosedur Tetap (Protap) di jajaran TNI AD," ujarnya.

Terkait situasi antara KPK dan Polri, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif.

"Yang penting mari kita jaga Polri, jaga KPK agar tetap dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang paling penting kita jaga Indonesia tercinta tetap damai dan aman," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com