Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung: Pernyataan Hasto Bukan Sikap PDI-P

Kompas.com - 23/01/2015, 21:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung menegaskan bahwa pernyataan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, tentang lobi politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad bukan sikap resmi PDI-P. Menurut Pramono, Hasto berjalan atas inisiatifnya sendiri.

"Hasto sudah terbuka, itu sikap pribadi dan memang pribadi," kata Pramono, di kediaman Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2015) malam.

Semua polemik yang terjadi, kata Pramono, lantaran jabatan melekat Hasto sebagai pelaksana tugas Sekjen PDI-P. Ia memastikan bahwa Hasto melangkah atas nama pribadi dan hal itu belum dibahas oleh Megawati.

"Apakah itu sikap PDI-P atau bukan, karena pak Hasto (memiliki jabatan) melekat," ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuding Abraham Samad berbohong terkait pernyataannya bahwa cerita "Rumah kaca Abraham Samad" adalah fitnah.

Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap bukan lantaran manuver KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto mengaku hanya geram lantaran Abraham menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa. PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membantah tudingan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tentang adanya transaksi politik antara Abraham dan partai politik pendukung Joko Widodo pada masa Pemilu Presiden 2014. Abraham menyebut pernyataan Hasto sebagai fitnah.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, setelah Hasto memberikan pernyataan tentang adanya pertemuan antara Abraham dan petinggi partai politik tentang pencalonan Abraham sebagai wakil presiden, jajaran struktural KPK meminta penjelasan dari Abraham tentang tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Abraham (baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres).

Dalam pembicaraan tersebut, Abraham membantah pernyataan Hasto yang membenarkan cerita pada artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" dalam Kompasiana. "Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (22/1/2015) sore.

Johan mengatakan, KPK memberi kebebasan berpendapat kepada semua pihak terhadap KPK. Namun, ia meminta agar pendapat itu disertai dengan bukti-bukti kuat. (Baca: Bantah Pernyataan Hasto, Abraham Samad Merasa Difitnah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com