Hamdan: Bentuk Komite Etik terkait Tuduhan terhadap Abraham Samad

Dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2015) ini, Hasto menyebut pertemuan tersebut. Menurut Hamdan, Komite Etik perlu dibentuk untuk membuktikan apakah pertemuan politik antara Abraham dengan tim pendukung Joko Widodo (Jokowi) benar terjadi atau tidak.

Dengan pembentukan Komite Etik, menurut Hamdan, KPK bisa membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Abraham terkait tudingan tersebut. Langkah ini disebut Hamdan sebagai jalan untuk menjaga wibawa dan marwah KPK sebagai institusi penegak hukum.

"Ya saya kira ini satu-satunya jalan yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menjaga wibawa dan marwah KPK. Ini penting, biar orang tidak menduga-duga, tidak rumor ke mana-mana, tidak membikin foto yang macam-macam dan menjadi lebih baik sekalian ditempuh jalur yang benar dan jalur yang resmi dan jalur yang kredibel, dan itu sangat penting," kata Hamdan di Jakarta, Kamis (22/1/2015) malam.

Mengenai perlu tidaknya Abraham melaporkan kasus ini kepada polisi, Hamdan berpendapat, yang bersangkutan perlu melakukan upaya hukum jika menemukan unsur fitnah.

"Kita serahkan ke Pak Abraham. Kalau misalkan perlu, itu memang tidak benar, dilaporkan, itu juga penting untuk menjaga martabat pribadinya," ucap Hamdan.

Hasto menyebut pertemuan Abraham Samad beserta pendukung Jokowi dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, menurut Hasto, Abraham menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Tudingan ini pun dibantah KPK. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan Abraham membantah pernyataan Hasto tersebut. KPK juga meminta Hasto menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya. Lagi pula, menurut Johan, tak ada salahnya jika Abraham dicalonkan sebagai wapres. Johan juga mengatakan bahwa pimpinan KPK biasa bertemu dengan politikus, misalnya terkait kepentingan sosialisasi atau kampanye antikorupsi.

Selain itu, menurut Johan, pertemuan dengan partai politik semacam itu tidak hanya dilakukan Abraham, tetapi juga pimpinan KPK lainnya.