Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Budi Gunawan Dikaitkan dengan Politik, Ini Komentar KPK

Kompas.com - 22/01/2015, 17:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sudah sesuai prosedur. KPK membantah jika penanganan kasus tersebut dikaitkan dengan agenda politik.

"Apa yang diputuskan lembaga KPK tentu berdasarkan bukti-bukti yang ada di KPK," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Jumpa pers tersebut digelar untuk menjawab tuduhan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

Johan mengatakan, penanganan kasus di KPK harus berdasarkan keputusan semua pimpinan. Seperti penetapan seseorang sebagai tersangka, tidak bisa hanya dilakukan Abraham sendiri

"Kami imbau pihak-pihak yang bermanuver harus didasari bukti-bukti yang kuat," kata Johan. (Baca: KPK Minta PDI-P Sampaikan Bukti Tuduhan Penyimpangan Abraham)

Hasto sebelumnya menyebut adanya pertemuan antara elite parpol pendukung Joko Widodo dengan Abraham. Menurut Hasto, pertemuan berlangsung lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung.

Saat itu, Abraham menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Namun, seiring berjalannya waktu, PDI-P tak jadi meminang Samad. Saat itu, "Banteng Hitam" memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi bertarung pada Pilpres 2015. Yang menjadi pertimbangan ialah kekuatan politik di belakang Jusuf Kalla dianggap mampu membawa pasangan nomor urut dua tersebut memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tanggal 19 Mei 2015, satu hari sebelum KPK menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto: Selama Lobi Politik, Abraham Samad Pakai Topi dan Masker)

"Malam hari pukul 24.00 WIB, saya bertemu Abraham Samad di sebuah Apartemen Pacific Place. Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tahu, saya sudah melakukan penyadapan'," ujar Hasto.

"Abraham Samad juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'. Ada seperti ungkapan kecewa dari Abraham. Saya berempati kepada dia dengan menanyakan Abraham apa saran dia ke depan untuk Pak Jokowi," lanjut Hasto. (Baca: Bantah Pernyataan Hasto, Abraham Samad Merasa Difitnah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com