Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta PDI-P Sampaikan Bukti Tuduhan Penyimpangan Abraham

Kompas.com - 22/01/2015, 17:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk menyerahkan bukti terkait tuduhan penyimpangan yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

Jika memang ada bukti kuat yang diserahkan, KPK memastikan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Kalau memang ada bukti, tentu kami di KPK akan ambil langkah-langkah yang diperlukan karena KPK lembaga zero toleran terhadap ketidakbenaran," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Hal itu disampaikan Johan ketika ditanya apakah KPK akan membentuk komite etik untuk menyikapi tuduhan Hasto.

Johan mengatakan, semua orang yang bermanuver atau menuduh harus didasari bukti-bukti yang kuat. Jika tanpa bukti, KPK juga akan melakukan langkah menyikapi masalah itu.

Johan menambahkan, terlalu dini untuk membicarakan langkah apa yang akan dilakukan KPK ke depannya. Pihaknya masih menunggu perkembangan selanjutnya.

"Langkah-langkah apa yang akan dilakukan, terlalu dini untuk disampaikan," ujar Johan.

Hasto sebelumnya menyebut adanya pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dan Abraham beserta tim yang mengusungnya. Menurut dia, pertemuan tersebut terjadi lebih dari lima kali.

Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Namun, seiring berjalannya waktu, PDI-P tak jadi meminang Samad. Saat itu, "Banteng Hitam" memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi untuk bertarung dalam Pilpres 2015. Yang menjadi pertimbangan, kekuatan politik di belakang Jusuf Kalla dianggap mampu membawa pasangan nomor urut dua tersebut memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tanggal 19 Mei 2015, satu hari sebelum KPU menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.

"Malam hari, pukul 24.00 WIB, saya bertemu Abraham Samad di sebuah apartemen Pacific Place. Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tau, saya sudah melakukan penyadapan'," ujar Hasto.

"Abraham Samad juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'. Ada seperti ungkapan kecewa dari Abraham. Saya berempati kepada dia dengan menanyakan Abraham apa saran dia ke depan untuk Pak Jokowi," lanjut Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com