Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Publik Meminta agar KIH Tidak Paksa Jokowi untuk Pilih Budi Gunawan

Kompas.com - 20/01/2015, 17:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, mengatakan, mayoritas publik menginginkan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memaksa Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ardian mengatakan, setidaknya ada empat hal yang menjadi alasan publik.

Ardian kemudian menyebutkan alasan yang pertama. Adrian mengatakan, dengan tetap mengangkat Budi Gunawan, hal itu akan menjadi tradisi buruk kenegaraan. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status Budi Gunawan sebagai tersangka.

"Jokowi akan jadi satu-satunya Presiden di dunia yang mengangkat tersangka korupsi sebagai Kapolri," ujar Ardian, dalam pemaparan hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Alasan kedua, menurut Ardian, dengan mengangkat Budi Gunawan, hal itu akan menurunkan standar moral politik. Alasan tersebut dimungkinkan karena pada era pemerintahan sebelumnya, para menteri yang ditetapkan sebagai tersangka segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketiga, dengan tetap mengangkat Budi Gunawan, hal itu semakin mempertegas persepsi publik mengenai Jokowi yang dianggap sebagai "Presiden boneka". Dengan menguatnya persepsi tersebut, kata Ardian, hal itu semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

"Kita ingat, sejak pilpres isu ini sudah santer. Padahal, Jokowi sudah membantah persepsi itu. Semua orang tahu Budi adalah mantan ajudan Megawati," kata Ardian. (Baca: Polemik Kapolri, Momen Jokowi untuk Keluar dari Stigma "Presiden Boneka")

Selain itu, menurut Ardian, publik yang sebelumnya memberi dukungan kepada Jokowi akan berbalik dan bersikap kontra terhadap Jokowi. Menurut Ardian, publik akan membandingkan keputusan Jokowi saat menjadi Presiden dengan janji-janji soal penegakan hukum dan antikorupsi yang sebelumnya pernah ia utarakan.

Untuk itu, sebut Ardian, mayoritas publik berharap agar Jokowi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, tidak mudah tunduk pada tekanan, dan mampu mempertahankan janji-janji kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com