Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Publik Meminta agar KIH Tidak Paksa Jokowi untuk Pilih Budi Gunawan

Kompas.com - 20/01/2015, 17:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa, mengatakan, mayoritas publik menginginkan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memaksa Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ardian mengatakan, setidaknya ada empat hal yang menjadi alasan publik.

Ardian kemudian menyebutkan alasan yang pertama. Adrian mengatakan, dengan tetap mengangkat Budi Gunawan, hal itu akan menjadi tradisi buruk kenegaraan. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status Budi Gunawan sebagai tersangka.

"Jokowi akan jadi satu-satunya Presiden di dunia yang mengangkat tersangka korupsi sebagai Kapolri," ujar Ardian, dalam pemaparan hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Alasan kedua, menurut Ardian, dengan mengangkat Budi Gunawan, hal itu akan menurunkan standar moral politik. Alasan tersebut dimungkinkan karena pada era pemerintahan sebelumnya, para menteri yang ditetapkan sebagai tersangka segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketiga, dengan tetap mengangkat Budi Gunawan, hal itu semakin mempertegas persepsi publik mengenai Jokowi yang dianggap sebagai "Presiden boneka". Dengan menguatnya persepsi tersebut, kata Ardian, hal itu semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

"Kita ingat, sejak pilpres isu ini sudah santer. Padahal, Jokowi sudah membantah persepsi itu. Semua orang tahu Budi adalah mantan ajudan Megawati," kata Ardian. (Baca: Polemik Kapolri, Momen Jokowi untuk Keluar dari Stigma "Presiden Boneka")

Selain itu, menurut Ardian, publik yang sebelumnya memberi dukungan kepada Jokowi akan berbalik dan bersikap kontra terhadap Jokowi. Menurut Ardian, publik akan membandingkan keputusan Jokowi saat menjadi Presiden dengan janji-janji soal penegakan hukum dan antikorupsi yang sebelumnya pernah ia utarakan.

Untuk itu, sebut Ardian, mayoritas publik berharap agar Jokowi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, tidak mudah tunduk pada tekanan, dan mampu mempertahankan janji-janji kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com