"Karena Usung Kapolri yang Dekat dengan Petinggi Partai, Polri Dikobok-kobok"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menyatakan, institusi Polri telah "diobok-obok" oleh kepentingan politik. Adapun yang menjadi korban adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Suhardi Alius.

"Hanya karena hasrat politik untuk mengusung calon kapolri yang memiliki kedekatan pribadi dengan petinggi partai, maka institusi kepolisian dikobok-kobok," katanya di Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Bonar mengatakan, Sutarman yang sebelumnya menjabat Kapolri seharusnya baru purnatugas sebagai perwira polisi pada Oktober 2015. Sedangkan Suhardi yang sebelumnya menjabat Kabareskrim Polri merupakan perwira bintang tiga dari angkatan 1985 yang cukup berprestasi.

"Seharusnya Presiden Joko Widodo sesuai dengan semboyan 'kepentingan politik saya berakhir ketika kepentingan negara dan bangsa ini bermula'," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam jumpa pers tersebut, Presiden juga menyampaikan keputusan untuk memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman dari jabatan Kapolri.

Untuk mengisi jabatan tersebut, Presiden mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Langkah Presiden itu menyikapi dengan keputusan Komisi III DPR dan KPK. Setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan yang diajukan sebagai calon tunggal Kapolri secara aklamasi. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak hadir dalam rapat yang menyetujui pencalonan Budi Gunawan.