IPW: Penetapan Status Tersangka Budi Gunawan Rekayasa KPK

Budi Gunawan sebelumnya dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Usulan pencalonan tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR.

Neta mempertanyakan penetapan status tersangka yang hanya diberikan kepada Budi Gunawan, menjelang diangkatnya Budi sebagai kapolri. Menurut Neta, KPK dalam hal ini telah melakukan kejahatan berupa rekayasa kasus, manipulasi, fitnah, dan pembunuhan karakter.

"Kasus BG seperti yang dipaparkan KPK adalah dugaan gratifikasi, dan KPK mengaku sudah punya dua alat bukti. Ironisnya, tersangka dalam kasus ini hanya satu, yakni BG. Padahal, dalam kasus gratifikasi, sedikitnya harus ada dua tersangka, penyuap, dan pihak yang disuap," ujar Neta, dalam keterangan pers, Rabu (14/1/2015).

Dalam hal ini, IPW mendesak Presiden untuk segera membentuk tim independen agar  menyelidiki komisioner KPK atas dugaan melakukan rekayasa kasus, manipulasi, dan kriminalisasi terhadap calon kapolri yang diusulkan Presiden.

Selain itu, IPW mendorong pemerintah agar membentuk tim etik independen guna mengusut kebenaran dua alat bukti yang dimiliki KPK terhadap Budi Gunawan. IPW berharap penegakan hukum dalam kasus Budi benar benar adil dan bukan atas pesanan pihak-pihak tertentu dalam menjegal langkah Budi menjadi kapolri.

Pada Selasa (13/1/2015), KPK menetapkan calon tunggal kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menyebut mantan ajudan presiden pada era Megawati Soekarnoputri itu diduga memiliki transaksi yang mencurigakan. Pasca-penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Komisi III DPR RI dikabarkan tetap akan melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan.