"Rakyat adalah Sekutu Utama Presiden, Jangan Sibuk Cari Sekutu Partai"

Kompas.com - 12/01/2015, 18:58 WIB
Presiden Joko Widodo ketika blusukan di kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang. Cahyo Bruri Sasmito/SetpresPresiden Joko Widodo ketika blusukan di kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa sekutu sesungguhnya dari pemimpin negara adalah rakyatnya sendiri.

"Jika demokrasi, ya rakyat adalah sekutu utama. Jangan sibuk mencari sekutu partai politik, karena itu Presiden Joko Widodo jangan terlalu memberi ruang kepada kepentingan tokoh partai koalisi," kata Arif di Jakarta, Senin (12/1/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jika terlalu memberi ruang kepada kepentingan tokoh partai koalisi, maka hal ini bisa membuat terlihat lemah jiwa kepemimpinan sang presiden. (baca: Budi Gunawan Jadi Calon Kapolri, Jokowi Dinilai Utamakan Kepentingan Politik)

"Pengangkatan pejabat dan mengambil kebijakan sering sepihak, minim musyawarah, sehingga rakyat sering terkejut dengan hasil yang ada," katanya.

Ia mencontohkan pemilihan kabinet dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tiba-tiba sudah ada keputusan yang dibuat. Sebaiknya presiden lebih terlibat dalam hal strategis perencanaan, bukan hanya bertindak secara teknis.

"Urusan teknis biarlah ditangani oleh pakar profesionalnya, jadi ada waktu untuk perencanaan di berbagai sektor," tutur Arif.

Ia berharap tindakan antisipatif lebih banyak dilakukan daripada penanggulangan masalah yang sudah terjadi. (baca: Jokowi: Kalau Popularitas Saya Anjlok, Silakan!)

Arif juga mengingatkan kepada jajaran Kabinet Kerja agar bekerja sama antarkementerian, sehingga perencanaan lebih matang dan terkoordinasi.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X