Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Popularitas Saya Anjlok, Silakan!

Kompas.com - 12/01/2015, 13:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo mengaku tidak mempersoalkan popularitas dirinya jatuh karena telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kemudian menghapus subsidi untuk premium. Menurut Jokowi, dia bekerja bukan untuk mencari popularitas.

"Soal BBM, tidak sampai sebulan setelah dilantik, banyak yang bilang, 'Pak kalau BBM naik popularitas akan anjlok'. Saya sampaikan saya bekerja bukan untuk popularitas, saya bekerja untuk negara dan rakyat. Kalau (popularitas) anjlok, silakan," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional (Munas) XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bandung, Senin (12/1/2015).

Pada pertengahan November 2014 lalu, Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, pada 31 Desember, Jokowi memutuskan menurunkan harga solar dan menghapus subsidi untuk premium.

Jokowi mengatakan, risiko itu diambilnya lantaran berdasarkan hitungan, subsidi BBM sudah terlalu membebani APBN. Selama lima tahun ini, dia menyebutkan subsidi BBM sudah menyedot Rp 1.300 triliun.

"Hitungan nalar saya, Rp 1.300 triliun untuk waduk dipakai jalan tol, airport, alur kereta api, itu pasti rampung jadi. Saya nggak berpikir masalah popularitas. Apa hubungannya popularitas dengan pekerjaan saya? Nggak ada," kata dia.

Dengan kebijakan pengalihan subsidi itu, Jokowi mengatakan, pembangunan tol trans Sumatera, kereta api di Sumatera dan Kalimantan mulai dibangun tahun ini. Sementara untuk jalur kereta api di Papua, saat ini masih dilakukan studi kelayakan.

Selain itu, Jokowi juga menargetkan perluasan dan pembangunan terhadap 24 buah pelabuhan selama lima tahun pemerintahannya. (baca: Premium Tak Lagi Disubsidi, Subsidi BBM dalam APBN-P 2015 "Hanya" Rp 56 Triliun)

"Konektivitas ini penting, dengan itu semua akan serba mudah. Negara yang memperhatikan infrastruktur nantinya akan jadi negara maju," imbuh Jokowi. (baca: Harga BBM Dimungkinkan Berubah Dua Kali Sebulan)

Pemerintah menetapkan skema baru penghitungan harga BBM yang bisa mengevaluasi harga setiap bulannya. Skema ini menghitung harga premium dan solar mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan telah disesuaikan dengan formula sesuai harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Harga terbaru BBM premium RON 88 baik yang BBM khusus penugasan maupun BBM umum nonsubsidi ditetapkan sebesar Rp 7.600 per liter, dan harga solar bersubsidi menjadi Rp 7.250 per liter yang berlaku sejak awal Januari 2015. Namun, harga ini dipastikan berubah pada awal Februari mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com