Budi Gunawan Jadi Calon Kapolri, Jokowi Dinilai Utamakan Kepentingan Politik

Kompas.com - 12/01/2015, 10:59 WIB
Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat. TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWANPresiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dosen Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar melihat adanya indikasi dorongan politis terkait keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri. Pasalnya, pencalonan tersebut tanpa melibatkan KPK seperti ketika menyusun Kabinet Kerja dan seleksi calon hakim konstitusi.

Dengan masa pensiun Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman pada Oktober 2015, seharusnya masih ada waktu bagi Presiden untuk melibatkan KPK.

Bambang meyakini, pencalonan Budi Gunawan bernuansa nepotisme. Asumsi itu bersumber dari adanya usulan PDI-P terkait nama Budi, yang tidak lain ajudan presiden RI 2001-2004 Megawati Soekarnoputri. (baca: PDI-P Dukung Penuh Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri)

”Adanya usul partai, serta tidak dilibatkannya KPK, menguatkan kesan Presiden mementingkan kepentingan politik. Hal itu disayangkan sebab kepala Polri tidak hanya harus berprestasi dan memiliki rekam jejak baik, tetapi juga harus memiliki moral yang baik pula,” kata Bambang seperti dikutip Harian Kompas.

Dia menganggap penggunaan hak prerogatif Presiden terburu-buru. Meski tak diatur dalam undang-undang, keterlibatan KPK dan PPATK dapat menjadi pertimbangan Presiden terkait komitmen menghindari penegak hukum yang memiliki masalah hukum. (baca: Tak Lewat KPK dan PPATK, Jokowi Khawatir Budi Gunawan "Distabilo Merah"?)

”Tidak ada situasi mendesak di dalam negeri serta Polri sehingga Presiden tidak perlu cepat-cepat menggunakan hak (prerogatif) itu,” ujarnya. (baca: Pada Era SBY, KPK Dilibatkan dalam Seleksi Kapolri)

Petisi agar Presiden Jokowi menunda penyerahan daftar calon kepala Polri serta melibatkan KPK dan PPATK hadir di dunia maya melalui situs www.change.org/CalonKapolri. Petisi yang digagas Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho tersebut dibuat pada Jumat (9/1) sebelum nama Budi diajukan Presiden ke DPR.

”Kami kecewa Presiden tidak melibatkan KPK. Tetapi, kami masih berharap Presiden Jokowi menarik kembali usulan calon kepala Polri itu,” kata Emerson.

Sementara itu, saat dihubungi Kompas Minggu malam di Jakarta, Budi Gunawan mengatakan, pihaknya akan menjelaskan semua pertanyaan publik pada saat uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di DPR. (baca: PDI-P Bantah Calon Kapolri Budi Gunawan Bantu Jokowi Saat Pilpres)

Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Sabtu (10/1), berkeyakinan, DPR akan menyetujui Budi Gunawan. Hal ini mengingat penunjukan kepala Polri merupakan masalah kenegaraan dan terkait kewibawaan institusi, bukan hanya berkenaan dengan yang dicalonkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X