Budi Gunawan Jadi Calon Kapolri, Jokowi Dinilai Utamakan Kepentingan Politik - Kompas.com

Budi Gunawan Jadi Calon Kapolri, Jokowi Dinilai Utamakan Kepentingan Politik

Kompas.com - 12/01/2015, 10:59 WIB
TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dosen Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar melihat adanya indikasi dorongan politis terkait keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri. Pasalnya, pencalonan tersebut tanpa melibatkan KPK seperti ketika menyusun Kabinet Kerja dan seleksi calon hakim konstitusi.

Dengan masa pensiun Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman pada Oktober 2015, seharusnya masih ada waktu bagi Presiden untuk melibatkan KPK.

Bambang meyakini, pencalonan Budi Gunawan bernuansa nepotisme. Asumsi itu bersumber dari adanya usulan PDI-P terkait nama Budi, yang tidak lain ajudan presiden RI 2001-2004 Megawati Soekarnoputri. (baca: PDI-P Dukung Penuh Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri)

”Adanya usul partai, serta tidak dilibatkannya KPK, menguatkan kesan Presiden mementingkan kepentingan politik. Hal itu disayangkan sebab kepala Polri tidak hanya harus berprestasi dan memiliki rekam jejak baik, tetapi juga harus memiliki moral yang baik pula,” kata Bambang seperti dikutip Harian Kompas.

Dia menganggap penggunaan hak prerogatif Presiden terburu-buru. Meski tak diatur dalam undang-undang, keterlibatan KPK dan PPATK dapat menjadi pertimbangan Presiden terkait komitmen menghindari penegak hukum yang memiliki masalah hukum. (baca: Tak Lewat KPK dan PPATK, Jokowi Khawatir Budi Gunawan "Distabilo Merah"?)

”Tidak ada situasi mendesak di dalam negeri serta Polri sehingga Presiden tidak perlu cepat-cepat menggunakan hak (prerogatif) itu,” ujarnya. (baca: Pada Era SBY, KPK Dilibatkan dalam Seleksi Kapolri)

Petisi agar Presiden Jokowi menunda penyerahan daftar calon kepala Polri serta melibatkan KPK dan PPATK hadir di dunia maya melalui situs www.change.org/CalonKapolri. Petisi yang digagas Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho tersebut dibuat pada Jumat (9/1) sebelum nama Budi diajukan Presiden ke DPR.

”Kami kecewa Presiden tidak melibatkan KPK. Tetapi, kami masih berharap Presiden Jokowi menarik kembali usulan calon kepala Polri itu,” kata Emerson.

Sementara itu, saat dihubungi Kompas Minggu malam di Jakarta, Budi Gunawan mengatakan, pihaknya akan menjelaskan semua pertanyaan publik pada saat uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di DPR. (baca: PDI-P Bantah Calon Kapolri Budi Gunawan Bantu Jokowi Saat Pilpres)

Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Sabtu (10/1), berkeyakinan, DPR akan menyetujui Budi Gunawan. Hal ini mengingat penunjukan kepala Polri merupakan masalah kenegaraan dan terkait kewibawaan institusi, bukan hanya berkenaan dengan yang dicalonkan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya


Close Ads X